RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi angkat bicara terkait posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Senin (20/7).
Kedua partai menilai posisi Gibran yang tidak duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo Subianto, melainkan berada di jajaran Menteri Koordinator, tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan. Menurut mereka, pengaturan tempat duduk dalam agenda kenegaraan merupakan persoalan teknis dan protokoler.
“Tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh. Untuk penempatan tempat duduk itu dalam sebuah agenda kenegaraan bisa saja menyesuaikan kebutuhan teknis, protokoler,” ujar Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi, Ridho Choirul Umam, kepada Radar Bekasi, Rabu (22/7).
Terpenting kata dia, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tetap solid dalam menjalankan pemerintahan serta bekerja untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, polemik mengenai posisi kursi seharusnya tidak mengalihkan perhatian publik dari kinerja pemerintah.
Ia menilai berbagai tafsir yang muncul di masyarakat terkait posisi duduk Gibran merupakan hal yang wajar. Namun, fokus utama tetap harus diarahkan pada hasil kerja pemerintah.
“Persoalan posisi kursi, ya itu haknya masing-masing masyarakat untuk menafsirkan, yang penting kerja nyata terhadap masyarakat,” katanya.
“Menurut saya pribadi enggak ada masalah untuk tempat duduk itu, yang paling utama Presiden Pak Prabowo dan mas Wapres Gibran, tetap solid menjalankan pemerintahan, serta bekerjasama untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.
Senada, Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menilai masyarakat kerap menafsirkan gestur para pejabat publik hingga menarik kesimpulan politik. Meski demikian, ia mengakui penafsiran tersebut merupakan hak setiap orang.
Pria yang akrab disapa Iwang itu mengajak masyarakat lebih fokus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah daripada berspekulasi mengenai simbol atau gestur politik.
“Gestur pola pikir memang kita jangan terlalu jauh menafsirkan gestur politik atau tiba-tiba beralih menjadi penafsir psikologi verbal maupun non verbal dari pejabat publik. Tapi yang harus kita support adalah progres dari program-program pemerintah daerah seperti apa, kebijakan yang memang fokus pada implementasi Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 harus kita support, fokusnya kesitu,” jelasnya.
Menurut Iwang, setiap agenda kenegaraan memiliki pengaturan protokoler masing-masing. Ia menduga Presiden Prabowo saat itu tengah memfokuskan rapat pada evaluasi kinerja pemerintahan serta berbagai isu strategis nasional.
“Hari ini Presiden sedang fokus kepada persoalan ketahanan pangan yang menyebar di beberapa daerah, terus juga soal irigasi energi, dan juga soal hal-hal yang menjadi kebutuhan krusial dari masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya juga menampik asumsi liar posisi tempat duduk yang dikaitkan dengan hubungan keduanya jelang hajat politik 2029 mendatang.
“Jadi enggak ada (gesekan 2029), kita harus percaya negara ini di bangun oleh orang-orang terbaik presiden atau pun wakil presiden yang ketika negara ini selalu dikekang oleh politik dan pemilu sampai kapan. Soal pemilu ada ranah tersendiri, waktu sendiri,” sambung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu. (pra)
