RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan optimisme baru di tengah berbagai persoalan yang membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, harapan publik terhadap Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, dinilai hanya akan menjadi euforia sesaat jika tidak diikuti langkah berani membenahi persoalan mendasar di tubuh lembaga tersebut.
Hasil polling Indo Satu Media Grup di Instagram dan TikTok menunjukkan mayoritas responden masih percaya Nanik mampu membawa perubahan positif bagi BGN dan program unggulan pemerintah tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik dan Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia (UI), Muh. Azis Muslim, menilai pergantian pimpinan harus dimaknai sebagai kesempatan terakhir untuk mengembalikan kredibilitas BGN yang selama ini diterpa berbagai kritik.
“Dengan pergantian pimpinan tentu ada harapan untuk berubah. Tetapi harapan itu harus dibuktikan dengan keberanian memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG,” ujar Azis kepada Radar Depok, Minggu (7/5).
Menurutnya, pekerjaan rumah terbesar Nanik bukan sekadar melanjutkan program yang sudah berjalan, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, sistem kerja, hingga sumber daya manusia yang berada di balik pelaksanaan MBG.
Selama ini, kata Azis, BGN cenderung berjalan tanpa evaluasi terbuka yang dapat diakses publik. Berbagai kritik dari pemerintah daerah, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil kerap muncul, tetapi belum terlihat adanya perbaikan sistemik yang signifikan.
“BGN harus berani melihat ke dalam. Evaluasi tidak boleh hanya pada pelaksana di lapangan, tetapi juga terhadap desain kebijakan dan tata kelola organisasinya sendiri,” tegas dia.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah akurasi data penerima manfaat. Azis menilai keberhasilan MBG sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Program yang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat rentan kehilangan efektivitas jika data yang digunakan tidak valid.
Menurutnya, BGN harus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar kelompok yang membutuhkan. Sebab, tidak semua pihak yang secara administratif berhak menerima bantuan memiliki tingkat kebutuhan yang sama.
“Yang harus dijawab sekarang adalah apakah program ini benar-benar sudah menyasar mereka yang paling membutuhkan. Jangan sampai ada kelompok rentan yang justru terlewat karena persoalan data,” katanya.
Selain itu, keberadaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga dinilai perlu diaudit secara menyeluruh. Selama ini, aspek kualitas SDM, standar operasional, hingga kesiapan fasilitas kerap menjadi sorotan dalam berbagai daerah.
Azis mengatakan pembenahan tidak bisa hanya berfokus pada target jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga harus memastikan kualitas layanan yang diberikan tetap terjaga.
“Jangan sampai orientasinya hanya mengejar angka penerima manfaat. Kualitas makanan, standar kebersihan, kapasitas SDM, dan kesiapan dapur juga harus menjadi perhatian utama,” ujar dia.
Terkait wacana perombakan internal, Azis menilai keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Nanik. Namun, sebagai sosok yang sebelumnya sudah berada di lingkungan BGN, Nanik diyakini memiliki cukup informasi untuk memetakan siapa saja yang masih layak dipertahankan dan siapa yang justru menjadi hambatan bagi reformasi organisasi.
“Kalau ingin melakukan pembenahan serius, audit SDM menjadi penting. Harus dipastikan bahwa orang-orang yang mengelola program sebesar MBG memiliki kompetensi dan integritas yang memadai,” kata dia.
Ia mengingatkan bahwa pergantian pimpinan tidak akan memberikan dampak berarti apabila pola kerja lama tetap dipertahankan. Menurutnya, pemimpin baru membutuhkan tim yang solid dan memiliki visi yang sama untuk memperbaiki lembaga.
“Jangan sampai ada nahkoda baru, tetapi awak kapalnya masih bekerja dengan pola lama. Itu justru akan menghambat perubahan,” tambah dia.
Lebih jauh, Azis menilai evaluasi keberhasilan MBG tidak boleh berhenti pada aspek administratif seperti jumlah porsi makanan yang dibagikan atau jumlah sekolah yang terlayani. Pemerintah harus mulai mengukur manfaat nyata yang diterima masyarakat.
Menurutnya, indikator keberhasilan harus mencakup peningkatan kesehatan, konsentrasi belajar, perilaku hidup sehat, hingga kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Program ini tidak cukup hanya sukses di atas kertas. Yang harus dibuktikan adalah apakah benar ada perubahan kualitas hidup penerima manfaat. Itu ukuran sesungguhnya dari keberhasilan MBG,” tegasnya.
Karena itu, publik kini menunggu langkah konkret Nanik S Deyang dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Harapan masyarakat memang masih tinggi, tetapi waktu untuk membuktikan diri tidak akan lama.
“Jika pembenahan berjalan serius, BGN berpeluang memulihkan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika pergantian pimpinan hanya menjadi pergantian nama tanpa perubahan tata kelola, maka optimisme yang saat ini masih tersisa bisa berubah menjadi kekecewaan baru,” tutur dia. (ana)
