RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengusaha truk menilai lalu lintas jalan nasional di Kota Bekasi berbeda dengan daerah lain. Selain padat, ruas jalan di Kota Bekasi juga dipenuhi traffic light (TL) atau lampu lalu lintas.
Dengan kondisi tersebut, penegakan aturan pembatasan jam operasional kendaraan berdimensi besar dinilai penting. Sebab, Kota Bekasi belum memiliki jalan lingkar luar yang dapat menjadi jalur alternatif bagi truk.
“Bekasi Kota itu tidak punya jalur lingkar luar, jalan nasionalnya padat dan banyak lampu merah,” kata Sekretaris Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bekasi Raya, Safaat, kepada Radar Bekasi, Selasa (30/6).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan berdimensi besar di Kota Bekasi dan menjadi perhatian publik. Pada kecelakaan terakhir di Simpang Unisma awal pekan ini, ia menyoroti kondisi ruas jalan yang menurun sebelum lampu lalu lintas dari arah Rawapanjang.
Menurutnya, kondisi jalan di Kota Bekasi berbeda dengan jalan nasional di Kabupaten Bekasi maupun Karawang. Di Kabupaten Bekasi, arus lalu lintas relatif lebih lengang dan tidak banyak lampu lalu lintas, meski terdapat banyak titik putar balik (U-turn).
Sementara di Karawang, kendaraan berdimensi besar tidak lagi diizinkan melintas di pusat kota. Truk diarahkan menggunakan jalan lingkar luar.
“Di Bekasi bisa menerapkan seperti itu asalkan ada jalan lingkar luar nya, kalau kita sih menyarankan Bekasi Kota seperti itu,” ucapnya.
Namun, kata Safaat, upaya tersebut tidak mudah karena pemerintah harus menyediakan anggaran untuk membangun jalan lingkar luar.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan berdimensi besar di Kota Bekasi dan menjadi perhatian publik. Pada kecelakaan terakhir di Simpang Unisma awal pekan ini, ia menyoroti kondisi ruas jalan yang menurun sebelum lampu lalu lintas dari arah Rawapanjang.
Safaat memastikan truk wing box yang terlibat dalam kecelakaan di simpang Unisma bukan milik anggota Aptrindo Bekasi. Terkait aturan pembatasan jam operasional, ia menegaskan pihaknya tetap mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah daerah mengenai aturan tersebut juga telah beberapa kali dilakukan.
“Kalau kita sih tetap akan mengikuti aturan yang diinginkan pemerintah,” katanya.
Safaat menilai persoalan ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pengusaha, ia mengimbau seluruh anggotanya memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan serta menerapkan sistem manajemen keselamatan.
Sementara dari sisi pemerintah, ia berharap aturan pembatasan jam operasional benar-benar ditegakkan di lapangan.
“Karena itu adalah jalan lintas, semua kendaraan dari daerah manapun pasti lewat situ kalau ingin menghindari jalan tol,” tambahnya. (sur)
