RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menjelang tiga bulan pascakebakaran di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik PT Indogas Andalan Kita di Cimuning, proses penyelesaian ganti rugi bagi warga terdampak belum rampung. Pemerintah Kota Bekasi pun akan membahas persoalan tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, mengaku belum menerima laporan terbaru mengenai perkembangan penyelesaian ganti rugi tersebut.
“Saya juga belum dapat laporan. Ternyata memang belum tuntas, ini akan kita coba bahas. Makanya saya hari ini saya mengumpulkan para OPD dan camat untuk bicarakan itu,” ujar Harris Bobihoe di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (29/6).
Peristiwa yang terjadi pada Rabu malam, 1 April 2026 tersebut hingga kini masih menyisakan persoalan. Proses penetapan nilai ganti rugi belum dapat diselesaikan karena pihak SPBE masih menunggu hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk untuk menentukan besaran kompensasi.
“Saya kira memang terhambat dari mereka sendiri. Mereka kan pengen ada akuntan publik kan, melakukan upaya untuk penanganan,” kata Harris.
Harris mengungkapkan, banyak warga Cimuning yang terdampak menyampaikan keluhannya terkait lambannya proses penyelesaian ganti rugi. Sebab, hingga saat ini mereka masih harus tinggal di tempat lain lantaran rumah mereka yang rusak tak kunjung diperbaiki.
“Banyak, keluhannya, mereka sudah cukup lama tinggal di tempat lain, rumahnya belum beres gitu kan. Kemudian tidak jelas ini, awal bulan ini agak meleset ya ganti ruginya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat dampak ledakan tidak hanya merusak bangunan rumah warga, tetapi juga menghanguskan sejumlah kios dan lapak usaha. Secara keseluruhan, terdapat 19 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat peristiwa tersebut.
“(Total 19 rumah) Rinciannya kerusakan infrastruktur, 15 rumah tinggal yang berada di RT 02 RW 003 dan empat rumah serta dua kios di RT 01 RW 003, kemudian lapak rongsok, gerobak dan lapak nasi goreng dan warung kopi,” ujar Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Khalid, dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/4). (zak)
