RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di tengah pesatnya pembangunan dan perubahan kultur masyarakat, Kabupaten Bekasi diharapkan tetap menjaga identitasnya sebagai salah satu daerah pemasok pangan di Jawa Barat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, menilai isu ketahanan pangan menjadi semakin penting. Apalagi, perkembangan Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri turut membawa perubahan terhadap pola hidup masyarakat, sehingga sektor pertanian dan perikanan perlahan menghadapi tantangan.
“Sebelumnya Kabupaten Bekasi itu menjadi salah satu pemasok pangan. Bagaimana sektor pertanian dan perikanan ini tidak mengalami pergeseran karena adanya perubahan budaya dan kultur masyarakat,” ucap Ani.
Menurut dia, ketahanan pangan tidak selalu harus bergantung pada luasnya lahan pertanian. Upaya tersebut dapat dimulai dari lingkungan terkecil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di masyarakat.
“Kami ingin masyarakat mandiri dari resources yang tersedia, entah itu lauknya, sawahnya, atau tanahnya. Kalau bicara pertanian jangan hanya bicara lahan sawah, tetapi juga bisa berbasis pekarangan rumah dan lingkungan sekitar. Begitu juga sektor perikanan,” tuturnya.
Ani mengatakan, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang terorganisir agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Mobilitas pembangunan itu ditopang dua hal, yakni mobilitas vertikal dan horizontal. Vertikal itu unsur pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan horizontal adalah unsur masyarakat, baik yang berkelompok maupun individu,” jelasnya.
Karena itu, Ani berharap penguatan ketahanan pangan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan pembentukan kelompok-kelompok tani yang memiliki legalitas serta program yang jelas.
“Harapannya kegiatan ini bukan sekadar ajang kumpul, tetapi harus ada tindak lanjut nyata. Harus terbentuk kelompok-kelompok tani yang punya legalitas jelas,” tuturnya. (pra)
