RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, meminta Pemerintah Kota Bekasi segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kekurangan guru di sekolah negeri. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) dan kualitas pendidikan.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi mencatat, saat ini Kota Bekasi masih membutuhkan sedikitnya 2.600 guru untuk jenjang SD dan SMP negeri. Kebutuhan tersebut terus bertambah seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun, sementara sekolah tidak lagi dapat merekrut guru honorer karena terbentur regulasi dari pemerintah pusat.
Misbahudin mengungkapkan, persoalan kekurangan guru sudah beberapa kali dibahas dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan hingga kini belum menemukan solusi yang optimal.
“Jadi sekarang, regulasi dari pemerintah pusat tidak boleh lagi mengangkat guru honorer atau tenaga kontrak, ini yang menjadi kendala di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Dirinya menilai, kekurangan guru di Kota Bekasi tidak boleh dibiarkan berlarut karena dampaknya pasti langsung dirasakan oleh peserta didik. Oleh karena itu, dirinya mendukung wacana Pemerintah Kota Bekasi memindahkan tenaga PPPK yang berlatar belakang sarjana pendidikan dari OPD yang ada di Kota Bekasi untuk direkrut menjadi tenaga pengajar.
“Itu langkah yang tepat saya pikir. Cuma saya berharap bukan sekadar memindahkan, tapi juga bisa mengoptimalkan sumber daya pegawai yang sudah dimiliki Pemerintah Daerah tanpa merekrut pegawai yang baru,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi menggratiskan SMP swasta sehingga siswa tidak terdampak keterbatasan jumlah guru di sekolah negeri.
“Solusinya hari ini, pemerintah sudah berpikir bagaimana sekolah SMP swasta gratis, karena di swasta ini mereka bebas merekrut tenaga pendidik, kalau sekolah negeri terkendala dengan aturan mereka merekrut tenaga-tenaga pendidik. Kita kekurangan guru yang di sekolah negeri. Artinya pemerintah bangun sekolah baru pun karena tenaga pendidiknya enggak ada, ya percuma juga,” sambungnya.
Ia mengakui persoalan kekurangan guru tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain akibat adanya aturan yang melarang pengangkatan guru honorer.
“Saya beberapa kali komunikasi dengan daerah lain, ternyata daerah lain juga sama permasalahannya terkait kekurangan guru,” katanya. (adv)
