RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Cikarang Timur dan Kedungwaringin. Penataan ruang ini diarahkan untuk membuka ruang investasi tanpa mengorbankan lahan pertanian yang menjadi penyangga ketahanan pangan.
Penyusunan RDTR yang dimulai sejak akhir Juli 2026 ini ditargetkan rampung akhir Desember mendatang. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari ekspansi industri dan permukiman, perlindungan lahan sawah, ancaman banjir, hingga posisi Kedungwaringin sebagai kawasan perbatasan dengan Kabupaten Karawang.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, mengatakan RDTR diperlukan untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mempercepat proses perizinan.
“RDTR saat ini menjadi instrumen utama dalam mendukung percepatan proses perizinan serta peningkatan iklim investasi khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi,” kata Beny, Minggu (6/9).
Menurutnya, percepatan proses perizinan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara otomatis pada wilayah yang telah memiliki RDTR dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Saat ini, Kabupaten Bekasi telah memiliki empat RDTR yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan telah terintegrasi dengan sistem OSS. Keempatnya yakni RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Bekasi Laut melalui Perbup Bekasi Nomor 7 Tahun 2024, RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara melalui Perbup Nomor 30 Tahun 2024, RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Selatan melalui Perbup Nomor 31 Tahun 2024, serta RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Pusat melalui Perbup Nomor 32 Tahun 2024.
Namun, cakupan RDTR tersebut masih perlu diperluas. Pemkab Bekasi tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk penyusunan RDTR, meski kondisi fiskal daerah menghadapi tekanan akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Di tengah keterbatasan tersebut, bantuan teknis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai menjadi salahsatu kebutuhan penting.
“Di tengah kondisi fiskal Kabupaten Bekasi yang terbatas karena pengurangan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah pusat yakni Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan RDTR berupa bantuan teknis sangat diperlukan,” ujarnya.
Di Cikarang Timur dan Kedungwaringin, penataan ruang tidak hanya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), khususnya di Kedungwaringin, menjadi salah satu fokus agar ekspansi kawasan perkotaan tidak terus menggerus lahan pertanian.
Ancaman urban sprawl atau meluasnya kawasan perkotaan ke wilayah sekitarnya menjadi persoalan yang coba dikendalikan melalui RDTR. Perkembangan industri, perumahan dan kegiatan ekonomi tetap diarahkan tumbuh, tetapi harus menyesuaikan fungsi ruang yang telah ditetapkan.
“RDTR Kecamatan Cikarang Timur dan Kedungwaringin difokuskan untuk menjawab berbagai isu strategis kawasan yang spesifik dan kompleks,” kata Benny.
Perlindungan lahan pertanian tersebut sekaligus untuk mempertahankan peran Kabupaten Bekasi sebagai salah satu lumbung pangan regional. Artinya, perkembangan kawasan industri, perumahan dan kegiatan ekonomi tetap diarahkan berjalan, namun tidak boleh mengorbankan kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk ketahanan pangan.
Persoalan banjir juga masuk dalam perencanaan. Penataan zona sempadan dan tata air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cibeet menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana hidrometeorologi. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi risiko banjir tahunan yang kerap mengancam kawasan permukiman.
“Mitigasi bencana hidrometeorologi menjadi salah satu isu strategis dalam penyusunan RDTR, termasuk penataan zona sempadan dan tata air di sepanjang DAS Citarum dan Cibeet,” jelasnya.
Sementara itu, Kecamatan Cikarang Timur diarahkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan perkotaan baru. Konsep pengembangannya berbasis mixed-use, dengan menggabungkan kawasan industri, perumahan terpadu dan fasilitas olahraga bernilai regional di sekitar Kompleks Stadion Wibawa Mukti.
“Optimalisasi pusat pertumbuhan baru menjadi salah satu fokus, khususnya dengan mendorong penataan fungsi kawasan mixed-use di Kecamatan Cikarang Timur,” ungkap Beny.
Sedangkan Kecamatan Kedungwaringin diarahkan memiliki fungsi strategis sebagai gerbang Kabupaten Bekasi menuju Kabupaten Karawang. Pertumbuhan bangunan di sepanjang Jalan Arteri Pantura akan dikendalikan agar tidak berkembang tanpa pola tata ruang yang jelas.
“Penataan koridor logistik dan gerbang kota diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan bangunan di sepanjang Jalan Arteri Pantura sekaligus mempertegas identitas Kecamatan Kedungwaringin sebagai gateway district Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Karawang,” tuturnya.
Saat ini, penyusunan RDTR Cikarang Timur dan Kedungwaringin masih berada pada tahap teknis. Tahapannya meliputi persiapan, pengumpulan data dan peta dasar, analisis data perencanaan hingga perumusan konsep rencana.
Agenda berikutnya yakni Konsultasi Publik I dengan melibatkan masyarakat terdampak, pemilik lahan, petani, penghuni perumahan, pelaku usaha, pengembang, akademisi, profesional, organisasi pemerhati lingkungan hingga pemerintah lintas sektoral dan instansi vertikal. Beny menegaskan, penyusunan RDTR dilakukan secara bertahap dengan prioritas kawasan perkotaan.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap berkomitmen untuk memperluas wilayah kabupaten yang masuk dalam cakupan RDTR dengan menganggarkan penyusunan RDTR dalam APBD,” pungkasnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai penataan ruang juga dapat menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi sekaligus pemetaan potensi pendapatan daerah.
“Pemanfaatan ruang dan penataan ruang merupakan salah satu langkah kebijakan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Sebab salah satunya penataan ruang ini pintu masuk tumbuhnya investasi,” pungkasnya. (and)
