Berita Bekasi Nomor Satu
DPRD  

Proyek Fisik Dikebut, Anggota DPRD Kota Bekasi Evi Mafriningsianti Kontrol Kualitas Pekerjaan

RAPAT: Jajaran Komisi II DPRD Kota Bekasi menggelar rapat evaluasi kinerja 2026 bersama sejumlah pejabat mitra kerja di lingkungan Pemkot Bekasi. FOTO: ISTIMEWA

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi II DPRD Kota Bekasi mulai mengalihkan fokus dari percepatan serapan anggaran ke pengawasan mutu proyek. Seiring realisasi pembangunan fisik yang disebut lebih baik dibandingkan tahun lalu, dewan memastikan akan turun langsung menguji kualitas pekerjaan yang telah rampung di lapangan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi Komisi II bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Rabu (5/8/2026). Berdasarkan laporan yang dipaparkan, realisasi fisik tertinggi hingga awal Agustus 2026 dicatat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar 59,23 persen. Disusul Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) 43,72 persen, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) 43 persen, serta Dinas Perhubungan (Dishub) 41,5 persen.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025. Menurutnya, percepatan terjadi karena pelaksanaan proyek sudah dimulai sejak awal tahun.

“Dibandingkan tahun lalu, rata-rata realisasi fisik pada periode yang sama masih di bawah 30 persen. Tahun ini ada peningkatan yang cukup baik,” ujarnya.

Meski demikian, Evi menegaskan peningkatan serapan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan. Karena itu, Komisi II akan melakukan inspeksi lapangan terhadap proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan.

“Nanti Komisi II akan melakukan kontrol kualitas terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah selesai,” katanya.

Ia juga meminta seluruh OPD memaksimalkan pelaksanaan pekerjaan pada sisa waktu tahun anggaran. Menurutnya, sebagian besar proyek fisik diperkirakan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada pekan kedua Agustus setelah surat perintah kerja (SPK) diterbitkan.

Evi mengungkapkan, salah satu penyebab terlambatnya sejumlah pekerjaan pada semester pertama adalah proses lelang ulang akibat minimnya peserta yang memenuhi persyaratan, selain kendala administratif lainnya.

“Rata-rata pada minggu kedua Agustus banyak SPK yang akan terbit, sehingga progres fisik diperkirakan akan semakin meningkat,” pungkasnya. (sur/adv)