RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Napsin Giridawangsa, mendorong penanganan abrasi di Muaragembong melibatkan pemerintah provinsi dan Kabupaten Karawang. Pengikisan pesisir yang diperparah banjir rob telah mengancam lahan pertanian dan penghidupan warga.
Napsin menyoroti persoalan tersebut saat meninjau Desa Pantai Bakti dan Desa Pantai Bahagia. Kedua desa itu kerap terdampak banjir rob yang bukan hanya menggenangi kawasan pesisir, tetapi juga memperparah pengikisan daratan.
“Yang sangat dilematis di Muaragembong ini banjir rob. Dampaknya bukan hanya genangan, tetapi juga abrasi, terutama di Desa Pantai Bakti dan Pantai Bahagia,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (28/10).
Menurut Napsin, abrasi tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk memperkuat upaya perlindungan pesisir, terutama di wilayah yang terdampak banjir rob secara berulang.
Selain itu, Desa Pantai Bakti berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang. Kondisi tersebut membuat koordinasi antardaerah menjadi penting agar langkah penanganan dapat dilakukan secara terpadu.
“Kami fokus meminta bantuan ke provinsi karena abrasi ini tidak bisa ditanggulangi Kabupaten Bekasi saja. Kami juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan Komisi II di Kabupaten Karawang agar bersama-sama mencari cara untuk mengantisipasi banjir rob,” jelasnya.
Napsin juga menilai perlindungan fisik kawasan pesisir perlu dipertimbangkan. Pembangunan turap atau penggunaan batu bronjong bisa menjadi salah satu opsi untuk menahan pengikisan pantai. Namun, penerapannya perlu didukung kajian dan perencanaan yang matang agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia menyebut, sekitar 2.000 hektare lahan telah tergerus laut. Dampak tersebut turut dirasakan petani yang kehilangan lahan produktif untuk menopang penghidupan mereka.
“Kalau dibiarkan, sekarang saja kurang lebih 2.000 hektare sudah ‘dimakan’ laut. Petani kita kehilangan lahan, meskipun sebagian lahannya memang sudah tidak maksimal lagi. Ini harus secepatnya ditangani,” ucapnya.
Napsin berharap pemerintah segera meninjau kondisi di lapangan dan merumuskan langkah perlindungan pesisir dalam jangka panjang. Penanganan yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan daerah berbatasan dinilai penting untuk menekan dampak banjir rob sekaligus menyelamatkan lahan warga yang masih tersisa.
“Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan daerah yang berbatasan menjadi kunci untuk menekan dampak banjir rob sekaligus menyelamatkan lahan warga yang masih tersisa,” ungkapnya. (pra)
