RADARBEKASI.ID, BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti regulasi serta arahan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tergantung. Makanya kan kalau kita mah tinggal menerima, enggak boleh enggak siap,” ujar Tri seusai apel, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Bekasi masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dari kementerian terkait sebelum mengambil langkah lebih lanjut di tingkat daerah.
Terkait potensi peningkatan belanja pegawai dalam APBD, Tri menyatakan hal tersebut tidak menjadi kekhawatiran berlebihan. Pasalnya, pembiayaan gaji pokok PPPK dalam skema tersebut direncanakan mendapat dukungan dari anggaran pemerintah pusat.
Kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN) ini merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Skema tersebut ditargetkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Pengalihan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencakup berbagai profesi yang sebelumnya berstatus tenaga honorer maupun tenaga teknis. Di antaranya tenaga medis, tenaga pendidik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tenaga teknis lainnya.
Selain perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, skema tersebut juga disebut membuka peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027 mendatang. (sur)
