RADARBEKASI.ID, BEKASI – Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di Kota Bekasi masih menyisakan persoalan. Sejumlah orangtua siswa dilaporkan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga jutaan rupiah, meski anak mereka bersekolah melalui program yang disubsidi pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengaku pihaknya masih menerima aduan mengenai pungutan di sejumlah sekolah peserta RSSG. Biaya tersebut antara lain untuk seragam dan kegiatan sekolah selama satu tahun dengan nilai Rp2,4 juta. Laporan itu berasal dari wilayah Jatiasih dan Pondok Gede.
“Dari mulai biaya seragam, biaya kegiatan selama setahun. Nah makanya, biaya lain-lainnya ini kok cukup besar juga, hampir sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Disdik untuk subsidinya,” katanya.
Padahal, RSSG dirancang untuk membantu siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang tidak tertampung di SMP negeri agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Melalui program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan subsidi Rp250 ribu per siswa setiap bulan kepada sekolah swasta yang menjalin kerja sama.
Persoalan pungutan tersebut telah dibahas Komisi IV bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Dalam rapat itu, dewan meminta agar sekolah peserta RSSG tidak lagi membebankan biaya tambahan kepada orangtua siswa.
“Rp250 ribu per bulan ini cukup atau tidak? Harus ada rasionalisasi. Kalau memang tidak cukup, subsidinya bisa ditambah,” ujarnya.
Wildan menegaskan, sekolah yang masih membebankan biaya tinggi kepada siswa terancam kehilangan kesempatan mengikuti program RSSG. Komisi IV juga meminta ketentuan larangan pungutan dan sanksi diperjelas dalam perjanjian kerja sama (MoU) antara Disdik dan sekolah swasta.
“Sanksinya kita sudah sepakati, putus kerjasamanya. Jadi tidak boleh lagi ikut kerjasama RSSG, siswanya kita drop ke sekolah yang lain,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot Bekasi berencana menambah alokasi anggaran RSSG tahun depan untuk 8.000 siswa. Sebanyak 4.000 di antaranya diperuntukkan bagi siswa yang saat ini duduk di kelas VII.
Komisi IV juga mendorong perluasan kerja sama dengan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki SMP swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), seperti Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang.
“Maka kita dorong Disdik untuk merajut kerja sama dengan Kemenag agar sekolah yang ada di bawah naungan Kemenag bisa ikut andil,” tambahnya. (sur)
