RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Akhmad Hisyam, menyebut polemik surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai musibah bagi masyarakat Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada masa mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Hisyam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara suket pendidikan Gibran yang kembali memantik perbincangan publik.
Menurut dia, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonan pemimpin nasional perlu menjadi perhatian serius.
“Ya menurut saya ini musibah buat rakyat Indonesia, sebab warga negara kita jumlahnya sangat banyak yang punya kompetensi dan kapasitas. Saya kira ini musibah di zaman modern kaya begini,” ujar Hisyam kepada Radar Bekasi, Senin (9/11).
Ia juga menilai proses pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terlalu dipaksakan. Menurut Hisyam, perubahan aturan yang terjadi saat itu semestinya menjadi pelajaran dalam menjaga proses demokrasi dan mencegah polemik serupa.
“Secara history juga terlalu dipaksakan, aturannya dirubah, kita bisa lihat waktu itu sudah jadi konsumsi publik. Kita harus belajar dari pengalaman akan tidak terulang,” ungkapnya.
Meski demikian, Hisyam menyebut sikap PKS di daerah terkait polemik tersebut akan mengikuti keputusan pimpinan partai di tingkat pusat. Ia mengakui, pada Pilpres 2024, PKS berada dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Gibran.
“Saya kira untuk persoalan ini sudah menjadi kewenangan DPR RI. Tentu saja kita sebagai pengurus di bawah mendukung keputusan di pusat. Kalau dari sisi kita, dari awal buat pendukung Prabowo-Gibran,” ucapnya. (pra)
