RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak politik di DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah mengajukan usulan tersebut. Kini, perhatian tertuju pada rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan agenda rapat paripurna tersebut. Namun, dia belum memastikan apakah forum tertinggi pengambilan keputusan di DPR itu akan membahas atau menindaklanjuti usulan HMP terhadap Gibran.
“Besok itu (hari ini) ada rencana agenda paripurna jam 14.00 kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini undangan belum disebarkan,” kata Dasco kepada wartawan di DPP Partai NasDem, Rabu (11/11).
Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku belum mengetahui secara detail agenda yang akan dibahas. Alasannya, dia tidak menghadiri kegiatan di DPR pada hari tersebut.
“Saya juga belum cek agenda acara paripurnanya besok apa, karena hari ini saya tidak ke DPR,” ujarnya.
Meski belum memastikan agenda paripurna, Dasco mengakui dinamika politik terkait Gibran tengah berkembang di parlemen. Dia menyebut proses awal sudah berjalan dan seluruh partai politik di DPR mengikuti perkembangan tersebut.
BACA JUGA : Hasil Polling Indo Satu Media Grup: Gibran Mundur, Nama AHY Mencuat sebagai Pengganti Wapres
“Ini dinamika-dinamika yang berkembang, dan sekarang sedang ada proses-proses awal di DPR. Ya kita semua di DPR, partai-partai, mengikuti dinamika yang ada,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan HMP terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna. Pernyataan itu disampaikan setelah menerima penyerahan usulan dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi.
Penyerahan usulan tersebut berlangsung dalam rapat terbatas yang dipimpin Saan dan dihadiri Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dukungan terhadap usulan HMP datang dari PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11, Gerindra 11, PKB 18, NasDem 19, PKS 28, PAN satu, dan Demokrat 18 anggota.
Dalam pemaparan masing-masing fraksi, para pengusul pada umumnya mempersoalkan terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden, menyusul dua putusan lembaga peradilan yang menjadi dasar keberatan terhadap dokumen ijazah atau dokumen setara kelulusan SMA sederajat miliknya.
Dengan terkumpulnya 120 pengusul, dinamika tersebut kini memasuki tahap penting di DPR. Namun, kelanjutan usulan HMP masih bergantung pada mekanisme dan keputusan lembaga legislatif.(mif/net)
