RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi babak penting dalam dinamika politik nasional. Keputusan itu dinilai mengakhiri drama politik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Yusfitriadi, sebelum pengunduran diri disampaikan, Gibran diduga berupaya mengulur waktu atau buying time untuk mencari celah agar terhindar dari proses pemakzulan melalui DPR RI.
Ia menilai, upaya tersebut terlihat dari dua langkah yang sebelumnya mencuat. Pertama, pernyataan Gibran yang akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, munculnya opini bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Gibran membuktikan keabsahan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dalam sidang paripurna.
“Pada akhirnya, stigma buying time ini dibuktikan hari ini dengan Gibran mengundurkan diri, bukan dimundurkan melalui Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI,” kata Yusfitriadi, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan memiliki konsekuensi politik serta psikologis yang berbeda, terutama bagi para loyalis Gibran.
Jika mengundurkan diri, menurutnya, para pendukung tidak memiliki alasan yang sama kuat untuk mengerahkan massa atau melakukan perlawanan. Sebaliknya, jika diberhentikan melalui proses politik di DPR, keputusan tersebut berpotensi memunculkan stigma bahwa Gibran dipaksa turun dari jabatannya.
Meski demikian, Yusfitriadi mengingatkan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak mengabaikan kemungkinan munculnya dinamika lanjutan. Sebab, menurut dia, terdapat perbedaan antara pernyataan politik dan tindakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak.
“Ini yang bagi saya penting menjadi perhatian semua pihak, terutama antisipasi stakeholder pemerintah,” ujarnya.
Proses Hukum Masih Berlanjut
Yusfitriadi menegaskan, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan. Selain proses politik, masih terdapat persoalan hukum yang perlu mendapat kejelasan.
Ia mempertanyakan proses yang melatarbelakangi Gibran bisa menjabat sebagai Wakil Presiden selama hampir dua tahun, sementara menurut penilaiannya, sejumlah persoalan terkait persyaratan pencalonan masih menyisakan perdebatan.
“Faktanya Gibran sudah menjabat dua tahun menjadi wakil presiden. Terus di mana salah prosesnya, siapa pelaku yang berbuat salah tersebut dan sebagainya. Tentu yang bisa memastikan adalah proses hukum,” ungkapnya.
Dari sisi ketatanegaraan, ia juga menyoroti tahapan yang harus ditempuh setelah surat pengunduran diri disampaikan. DPR dan MPR, menurutnya, tetap perlu menjalankan mekanisme konstitusional untuk menetapkan pemberhentian Wakil Presiden.
Selanjutnya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden definitif.
Gerindra Berpeluang Ajukan Kader Internal
Mengenai kandidat pengganti Gibran, Yusfitriadi melihat Prabowo berpotensi mempertimbangkan kader internal Partai Gerindra. Pertimbangan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kebutuhan menjaga soliditas dan loyalitas di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai, situasi politik yang dihadapi Prabowo belakangan ini, termasuk persoalan penyadapan yang mencuat, dapat memengaruhi pertimbangan dalam menentukan calon pendampingnya.
“Sehingga saya melihat dua orang yang akan diusulkan Presiden ke MPR sebagai pengganti Wakil Presiden Gibran berpotensi dari internal Partai Gerindra dengan basis ideologis. Atau orang-orang yang sudah melekat di istana selama ini yang tidak kontroversial dalam konteks loyalitas terhadap presiden dan pemerintah,” jelasnya.
Dari sejumlah nama yang diperhitungkan, Yusfitriadi menyebut Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai figur yang berpotensi masuk pertimbangan.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan Prabowo mengambil langkah politik yang lebih akomodatif dengan mempertimbangkan tokoh di luar Gerindra.
“Dengan tenggat waktu yang lumayan panjang, yakni 14 hari, sangat mungkin dengan berbagai pertimbangan keutuhan bangsa ada potensi politik akomodatif. Dalam hal ini bisa saja Prabowo mengusulkan AHY atau Pramono Anung,” pungkasnya. (*)
