RADARBEKASI.ID,BEKASI– Wali murid SDN Burangkeng 03, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, akhirnya pasrah menerima keputusan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar sementara waktu ke SDN Burangkeng 05.
Meski sepakat mengungsi demi alasan keselamatan dari proyek Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II, wali murid siswa mendesak agar pembangunan gedung sekolah baru segera dipercepat.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meninjau langsung lokasi sekolah dan berdialog dengan para orang tua murid. Sebelumnya, wali murid bersikeras menolak relokasi sementara dan menuntut pembangunan gedung baru rampung terlebih dahulu sebelum mereka pindah.
Ketua Komite Sekolah SDN Burangkeng 03, Toing Permanik Kusuma, mengungkapkan bahwa pihaknya mengikuti keputusan para orang tua murid yang akhirnya melunak setelah bertemu Bupati.
Namun, ia menegaskan bahwa kondisi menumpang di SDN Burangkeng 05 sangat memberatkan karena jarak tempuh yang lebih jauh dan menyita waktu orang tua untuk mengantar anak-anak mereka.
“Kalau orang tua muridnya setuju ya komite mengikuti dengan keputusan ibu-ibu yang disampaikan Bupati. Komite dan orang tua wali murid akan mengawal proses pembangunan gedung sekolah sesuai harapan kita, agar secepatnya dibangun. Nggak terlalu lama menumpang,” ujar Toing di Burangkeng, Kamis (12/11).
Toing juga menyoroti persoalan administrasi lahan pengganti yang hingga kini belum dibayar, bahkan dikabarkan sebagian lahan yang diusulkan sejak 2022 sudah dijual atau diberi uang muka (DP) kepada pihak lain. Ia berjanji akan terus mengawal tahapan pembebasan lahan hingga pembangunan fisik dimulai agar tidak kembali berlarut-larut.
“Kalau kita survei tadi ya ke lahannya pengganti dan Bupati sendiri mendengar dari masyarakat bahwa lahan itu belum dibayar. Bahkan sudah ada yang dijual dan juga sudah ada yang di DP gitu. Nah, ini bisa nggak kan diselesaikan gitu. Kalau enggak dijual kan berarti ada penggantian lahan baru kan gitu. Artinya prosesnya lama lagi kan, karena harus ditandatangani Bupati,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan bahwa pemindahan sementara ke SDN Burangkeng 05 mutlak dilakukan demi keamanan siswa. Menurutnya, posisi gedung sekolah lama terlalu berdekatan dengan area konstruksi proyek tol sehingga rawan memicu kecelakaan kerja yang membahayakan anak-anak.
“Kalau saya sayang dengan masyarakat saya, saya tidak mau ada kecelakaan kerja, takutnya anak lagi belajar, namanya itu lagi pembangunan, takut ketiban apa, kita kan nggak tahu. Dan akhirnya ibu-ibunya setuju, karena kalau didiamkan itu jaraknya dekat banget dengan proyek Japek 2, khawatir ketiban, khawatir benda mental,” kata Asep saat meninjau lokasi.
Asep memastikan anggaran pembangunan gedung baru sudah siap dan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola proyek Japek II. Ia telah menginstruksikan kepala desa setempat untuk segera menemui pemilik lahan guna menyelesaikan administrasi peralihan tanah.
Selain itu, pada Senin mendatang, pihaknya akan memanggil wali murid, pihak tol, BPN, Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan untuk percepatan relokasi pembangunan gedung SDN Burangkeng 03. Asep menargetkan proses administrasi lahan pengganti ini rampung pada akhir tahun 2026 dan dapat pengerjaan fisik pada awal 2027.
“Sekarang kan 2026 sudah akhir ya. Ya kalau misalnya gercep ya 2027 langsung kita bangun secepatnya. Senin depan pertemuan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, dengan Japek II dan BPN perihal peralihan tanahnya. Setelah itu, administrasi selesai ya kita bangun karena duitnya sudah ada,” tuturnya.
Disisi lain, Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bekasi, Sardi Adi Saputra menyatakan siap mengawal hasil pertemuan lanjutan pada Senin depan. Jika pemerintah daerah dan kontraktor tak kunjung memberikan kepastian nyata, Sardi menegaskan pihaknya akan memfasilitasi warga untuk mengadu langsung ke parlemen pusat.
“Kalau memang solusinya masih menggantung-gantung aja, kita akan bawa persoalan ini ke DPR, biar warga atau siswa yang bersekolah di sini bisa menyampaikan langsung ke perwakilan rakyat yang ada di DPR,” tegas Sardi.
Sardi menambahkan, pihaknya akan memanfaatkan saluran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI agar keluhan warga Burangkeng segera dieksekusi lintas fraksi dan komisi tanpa berlarut-larut.
“Solusinya, kita mau bawa ke BAM DPR RI, kalau pertemuan nanti hari Senin khususnya Burangkeng ini, itu masih nggak ada ujungnya,” pungkasnya. (ris)
