RADARBEKASI.ID, BEKASI – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bekasi menyampaikan sejumlah catatan terkait rencana penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Dua perangkat daerah yang akan dilebur yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Ketua Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menyampaikan bahwa penggabungan kedua perangkat daerah tersebut baru dapat diterapkan pada 2028 seiring penyesuaian skema penganggaran dalam APBD.
Penyesuaian waktu pelaksanaan ini dilakukan karena proses penggabungan masih harus melalui tahapan persetujuan resmi dari kementerian teknis. Meski demikian, struktur baru tersebut telah dinyatakan sesuai berdasarkan kajian daerah dan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Namun karena berkaitan dengan urusan pusat, kita wajib menunggu persetujuan resmi dari kementerian terkait terlebih dahulu agar tidak berdampak pada penyaluran dana transfer maupun program pusat di daerah,” kata Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyebut rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas baru secara substansi telah mengakomodasi kebutuhan pelayanan publik. Struktur yang disiapkan mencakup satu sekretariat dan lima bidang teknis, dengan tetap memisahkan fokus penanganan perlindungan perempuan dan anak dari urusan keluarga berencana serta pengendalian penduduk.
Dengan demikian, Pemkot Bekasi masih memiliki waktu yang cukup untuk mematangkan proses transisi. Pansus 13 juga telah menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus dipersiapkan, di antaranya memastikan tidak terjadi penumpukan beban kerja aparatur maupun tumpang tindih kewenangan antarbidang.
Ke dua, menjamin fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pelayanan keluarga berencana di lapangan tidak terganggu proses administrasi peralihan.
Bambang menyampaikan pihaknya akan mengawal penggabungan perangkat daerah ini agar nantinya benar-benar menghasilkan satu basis data keluarga yang terintegrasi dan memastikan penempatan aparatur dilakukan secara objektif sesuai kompetensi masing-masing pegawai.
“Rentang waktu menuju APBD 2028 ini akan kami manfaatkan untuk mengawal kesiapan regulasi turunan, penataan aset, hingga simulasi penempatan SDM. Prinsipnya, transisi organisasi harus berjalan tertib dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik tanpa ada jeda,” tambahnya. (sur)
