RADARBEKASI.ID, BEKASI – Setelah mencoba mengintervensi pasar minyak goreng melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beberapa waktu lalu, nyatanya kebijakan ini tidak bisa merubah tingkat harga menjadi lebih murah. Meski kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai tepat untuk memberi kompensasi kepada kelompok masyarakat miskin, pemerintah mesti mencari tahu lebih dalam penyebab tingginya harga minyak goreng hari ini.
Pengamat Ekonomi STIE Mulia Pratama, Andi Muhammad Sadli menilai kebijakan pemberian BLT tersebut sudah tepat. Diyakini bahwa kebijakan BLT minyak goreng cepat atau lambat akan menciptakan keseimbangan baru dalam rantai harga setelah pemerintah diduga tidak mampu mengintervensi pasar melalui kebijakan sebelumnya.
“ Tapi ini juga satu hal menurut saya, di dalam mismatch antara supply dan demand ini sudah benar pemerintah turun dengan kebijakannya, tapi rupanya kebijakan ini harus dievaluasi karena tidak membuat tingkat harga menjadi turun,” paparnya.
Selain dugaan penimbunan, panic buying, dan alih fungsi penggunaan CPO untuk produk industri lain menurut Andi, pemerintah musti mencari lagi faktor lain yang membuat harga minyak tidak kunjung turun.
Padahal, produksi CPO Indonesia dinilai besar, seharusnya persediaan bahan baku produksi minyak goreng lebih dari cukup untuk mencukupi permintaan pasar. Sehingga diduga terjadi delay yang bisa saja disengaja lantaran produsen telah menghitung penjualan pada saat berlaku kebijakan HET dan tidak.
Selanjutnya, patut diduga CPO tidak lagi menjadi prioritas produsen untuk diolah menjadi minyak goreng, melainkan menjadi produk industri lain seperti kosmetik atau obat-obatan. Ketiganya semata-mata terjadi oleh rangsangan laba.
Semua faktor yang ia sampaikan tersebut merupakan fenomena pasar, normal terjadi atas dasar dinamika pasar. Jika benar terjadi, pada situasi ini, pemerintah tidak bisa disebut kalah dari pengusaha lantaran tidak bisa menstabilkan harga.
Pemberian BLT juga kata Andi memberikan keuntungan bagi sektor ekonomi, dalam skala tertentu pemberian BLT oleh pemerintah dapat dihitung hingga terjadi peningkatan ekonomi.
“Rumusnya kan pengeluaran itu adalah pendapatan. Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu akan berbalik menjadi pendapatan nasional,” ungkapnya.
Ada langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memaksa turun harga minyak goreng, yakni dengan cara membuka kran impor. Dengan catatan memperhatikan harga pasar luar negeri lebih rendah.
Hanya saja, pembukaan kran impor ini akan memukul produsen lokal.”Impor saja menurut saya kan, keran impor dibuka, karena ini juga nakal produsennya, biarin aja dia rugi dua kali. Pasti harga akan jatuh sekali,” tambahnya.
Dalam kurva impor kata andi, produsen lokal akan mengalami kerugian dua kali lipat. Produsen terpaksa akan menjual produknya dibawah harga pasar, pun akan membuat produsen menurunkan jumlah produksinya.
Berbanding terbalik dengan produsen, konsumen justru akan mendapat keuntungan dua kali lipat. Yakni mendapat harga barang yang murah, serta memiliki banyak pilihan barang.
Disisi lain, ia juga menduga ada tujuan tersembunyi pemerintah akibat tingginya konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi minyak goreng memiliki dampak negatif pada sisi kesehatan.
Ia membandingkan tingkat konsumsi Indonesia sebanyak 15,4 juta ton per tahun dengan beberapa negara yang jumlah penduduknya lebih besar. Diantaranya India dan Tiongkok, jumlah penduduk kedua negara lebih besar dari Indonesia, sedangkan konsumsi minyak goreng per tahun kedua negara tersebut masing-masing hanya 8,5 juta ton dan 7,1 juta ton. (Sur)
