Radarbekasi.id – Sejumlah partai politik tingkat daerah angkat bicara mengenai persoalan yang terjadi di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dimana kapal-kapal asal Tiongkok secara ilegal (tanpa ijin) memasuki kawasan perairan Natuna untuk menangkap ikan, Selasa (24/12) lalu.
Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh beranggapan, persoalan yang sekarang terjadi di perairan Natuna untuk melihat kekompakan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, kata Nuh, seluruh pihak harus kompak antara semua unsur yang ada di Indonesia. Sikap kritis dari berbagai pihak hendaknya dalam rangka untuk menguatkan, bukan ditafsirkan untuk bercerai beraikan.
”Negara luar ini ingin melihat Indonesia solid apa tidak, dalam artian sebagai bangsa yang besar sedang solid apa sedang rapuh. Ketika pihak luar mempresepsikan Indonesia sedang rapuh mereka akan memberikan intervensi, seperti yang dilakukan Tiongkok di laut Natuna,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (6/1).
Menurutnya, pemerintah perlu tegas karena perairan Natuna milik Pemerintah Indonesia. ”Tinggal pernyataan dari Menteri Pertahanan dan Presiden harus satu kata. Jangan lambat,” ucap pria yang juga wakil ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
Menurut Nuh, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Presiden PKS, Sohibul Iman. Dia mengatakan, dalam persoalan ini jangan dikaitkan antara investasi Tiongkok yang besar ke Indonesia dengan masalah status kedaulatan.
”Jangan mengutamakan investasi yang besar, karena dalam investasi itu kedua pihak yang diuntungkan bukan hanya Indonesia. Perjanjiannya sudah jelas. Itu harus dibedakan. Kedaulatan harus diperkuat,” tukasnya.
Senada, Sekretaris PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna menilai, masuknya kapal Tiongkok ke perairan Natuna sudah bicara kedaulatan. Sebagai anak bangsa dia berharap, pemerintah harus tegas.
”Pemerintah harus bersikap tegas, tidak ada lagi kompromi, kalau memang harus dilakukan diplomasi silahkan. Tapi misalkan terpaksa harus perang, menurut saya iya perang. Cuma kita harus hati-hati, karena ada PBB yang mengatur perbatasan dan perairan,” ucapnya.
Kata Usup, dari pandangan dirinya sejauh ini pemerintah sudah tegas dan dapat menunjukan bahwa Indonesia tidak bisa diintervensi kaitan dengan kedaulatan teritorial. ”Yang saya lihat Pak Jokowi ini orang yang tegas, dan berani, tidak ada hubungan kerja sama, karena ini bicara kedaulatan. Misalkan dengan adanya kerja sama harga diri kita tidak dihargai, ini sebagai bukti kegagalan kita sebagai negara besar,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan menegaskan, semua tahu jiwa seorang Prabowo bagaimana. Kalau bicara perang beliau orang yang terjun langsung saat perang di timur-timur. Namun, segala sesuatunya perlu dipertimbangkan dengan matang.
”Jadi tindakan tegas itu nggak asal tembak,” tukasnya.
Dirinya menyayangkan, ada pihak yang seakan menyudutkan Prabowo Subianto dalam persoalan ini, Padahal pasukan sudah disiagakan disana (Natuna).
Selain itu, ada juga yang mengatakan, kerja sama yang terjalin antara Tiongkok dan Indonesia menjadi alasan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tidak berani bersikap tegas. Tentu investasi, bisnis, maupun ekonomi internasional tidak ada urusannya dengan kedaulatan.
”Itu tidak ada urusan menurut saya, kedaulatan tetap kedaulatan, dan investasi ia investasi. Sejauh ini pemerintah sudah memberikan peringatan kepada Tiongkok. Misalkan tidak bisa diajak berunding, ia terpaksa harus perang,” tuturnya. (pra)
