Radarbekasi.id – Pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) secara serentak dinilai merepotkan.
KPU pun sudah menyampaikan rencana untuk mendesain ulang pemilu serentak ke Presiden Joko Widodo pada November 2019 lalu.
Mengenai rencana desain ulang ini, Pengamat Politik dari Fisip Universitas Jayabaya yang juga Director Survey dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, mengaku sepakat. Dia setuju adanya proses evaluasi tersebut.
”Saya setuju pileg dan pilpres dipisah. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak memang harus dilakukan. Alasannya terpenting dari apa yang terjadi di pemilu 2019 adalah banyaknya korban jiwa petugas KPPS, juga kebutuhan terhadap polisi dalam melakukan pengamanan,” ujarnya pada Radar Bekasi, Rabu (29/1).
Lebih lanjut, kata dia, ada alasan lain yang lebih krusial. Yakni soal durasi kampanye serta penghitungan suara panjang, dan distribusi logistik pun menjadi lebih banyak serta menimbulkan masalah.
”Contohnya adalah problem keterlambatan datangnya surat suara di TPS di daerah-daerah terpencil. Selebihnya, bila dipisah pemilih (voters) juga jauh lebih mudah melakukan pencoblosan suara jika Pileg dan Pilpres,” katanya.
Imbas lainnya, yakni pada calon legislatif. Dimana, kata Igor, keserentakan pemilu cenderung membingungkan pemilih karena jumlah kandidat yang harus dipilih di surat suara jumlahnya lebih banyak.
”Pasti akan sangat terasa, khususnya bagi para caleg,” katanya.
Di lain tempat, Ketua DPC Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan tidak menampikan beratnya Pileg 2019 dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Menurutnya, keserentakan ini cukup mereportkan.
Namun, dia belum berkeputusan untuk sepakat atau tidak mengenai pemisahan Pileg dan Pilpres. Karena, belum ada pembahasan di internal partainya.
”Kita hanya bisa menyuarakan, DPR RI yang bisa ambil keputusan. Dari DPP sendiri belum ada bahasan untuk mengajukan pemisahan pilkada dan pilpres 2024 nanti,” tukasnya. (dan)
