Berita UtamaPolitik

Golkar Jabar Sebut Kursi Wabup Perlu Diisi

Bupati
ILUSTRASI: Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja saat blusukan ke SDN 04 Samuderajaya, Kecamatan Tarumajaya, Selasa (4/2). Sektor pembangunan infrastruktur disorot sejumlah pihak lantaran bupati mengklaim roda pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam kunjungannya ke sekolah yang rusak parah ini, Eka menyebut akan dilakukan perbaikan secara bertahap. IST/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat menyebut kursi wakil bupati (wabup) Bekasi perlu diisi. Hal ini menanggapi pernyataan bupati yang menyebut tidak ada kendala dalam menjalankan pemerintahan seorang diri.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Amin Fauzi mengatakan, dalam memimpin Kabupaten Bekasi bupati membutuhkan wabup. Karena, menurut dia, dalam menjalankan tugas kepemimpinan seorang bupati tidak bisa sendirian.

”Saya tidak melihat kepemimpinannya. Yang jelas masyarakat Kabupaten Bekasi menginginkan Pak Eka ada yang mendampingi,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Selasa (3/4).

Menurutnya, bupati akan terbantu dengan adanya wabup. Pasalnya dia melihat, banyak hal-hal yang harus dibenahi di Kabupaten Bekasi. Mulai dari birokasi, masyarakat, pembangunan serta beberapa hal lainnya.

”Paling tidak dengan adanya wakil, kinerja bupati ada yang membantu. Sehingga sosok pedamping beliau harus yang paham dan mengerti kultur masyarakat Kabupaten Bekasi,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM yang mengatakan, sejauh ini roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi tidak berjalan maksimal. Karena, masih terdapat persoalan yang tidak terselesaikan.

Terutama, kata dia, persoalan pembangunan, penyerapan anggaran serta setiap tahun selalu ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa). Belum lagi masalah sampah dan banjir.

Dirinya juga beranggapan perlu ada wabup. Apalagi, menurut dia, hal itu sudah tertuang di undang-undang.

”Tapi paling tidak hari ini kita sangat membutuhkan wakil bupati untuk lebih maksimal lagi mengelolah pembangunan di Kabupaten Bekasi. Apa lagi wakil bupati itu amanat undang-undang,” ungkapnya.

Senada, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna mengatakan, kalau pernyataan kepala daerah bahwa pemerintah daerah berjalan baik-baik saja perlu dilihat dari beberapa indikator.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengklaim tidak ada kendala saat menjalankan tugas seorang diri tanpa wakil bupati. Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri Musrenbang di Kantor Kecamatan Sukawangi. ”Ini baik-baik saja. Selama ini tidak ada kendala apa-apa untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi,” ujarnya saat dimintai keterangan mengenai kekosongan kursi wakil bupati Bekasi, Kamis (30/1).

Eka menjawab diplomatis ketika ditanya apakah dirinya membutuhkan wakil bupati untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

”Kalau secara mekanisme harusnya ada wakil. Tapi ketika urusan wakil bupati mekanismenya domain partai pengusung. Kalau memang partai pengusung sudah sepakat kita akan mengikuti. Yang jelas sampai saat ini tidak ada kendala dalam memimpin Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai polemik di internal Golkar saat pendaftaran dua nama cawabup ke DPRD belum lama ini, Eka menyatakan kalau itu disebabkan karena persoalan di internal partai. ”Oh kalau itu urusan internal partai. Biasa saja karena itu dinamika politik,” ucapnya sambil masuk ke dalam mobil. (pra)

Related Articles

Back to top button