Berita Bekasi Nomor Satu

Dana Silpa Dialihkan untuk Penanganan Covid- 19

TETAP BEKERJA: Di tengah mewabah-nya Covid-19, sejumlah pekerja masih tetap melakukan aktivitas di luar rumah, yakni pengerjaan proyek jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (30/3). .ARIESANT/RADAR BEKASI
TETAP BEKERJA: Di tengah mewabah-nya Covid-19, sejumlah pekerja masih tetap melakukan aktivitas di luar rumah, yakni pengerjaan proyek jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (30/3). .ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan memangkas anggaran yang dinilai kurang bermanfaat, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid- 19).

”Sebelumnya kami sudah melakukan rapat internal, namun saat ini belum ketahuan apa yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 ini,” ujar Kepala Bidang Bina Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Agus Budiono kepada Radar Bekasi, Senin (30/3).

Kata dia, penanganan Covid – 19 yang ajukan Dinas Kesehatan sebesar Rp 10 miliar. Tapi jika dilihat dari Silpa yang ada, yakni mencapai Rp 1 triliun-an lebih, maka Pemkab Bekasi masih dapat menangani masalah Covid- 19 dari segi anggaran.

Meski demikian, untuk saat ini tim gugus pencegahan Covid-19 di Kabupaten Bekasi tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi juga dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga melalui rapat dengan beberapa OPD, diminta untuk melakukan penyusunan untuk kebutuhan pencegahan Covid-19.

Selain itu, beberapa OPD juga akan diminta untuk menghitung kegiatan yang dinilai bisa dihapus untuk penanganan Covid-19.

”Jadi, kami sedang cari skema apa yang dilakukan untuk penanganan ini. Dan ketika melihat dari Silpa, sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi disisi lain, harus dilihat dulu keperluan-nya, kemudian pemangkasan kegiatan perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas juga bisa dipotong,” ucap Agus.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Adeng Hudaya menambahkan, untuk penanganan masalah Covid- 19, pihaknya baru bisa melakukan koordinasi serta sosialisasi dampak bahaya Covid- 19 kepada masyarakat.

”Kami hanya bisa melakukan sosialisasi, sehingga untuk anggaran tidak butuh terlalu banyak, yang penting ada untuk menjaga kesehatan petugas di lapangan,” tegas Adeng. (and)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin