RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan berat dalam mengembangkan layanan BisKita Trans Wibawamukti. Persoalannya bukan semata anggaran, melainkan mengubah kebiasaan masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menilai perubahan perilaku tersebut menjadi syarat penting agar pengembangan layanan bus berjalan efektif. Sebab, transportasi massal membutuhkan subsidi besar sehingga keberlanjutannya bergantung pada tingkat penggunaan masyarakat.
Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Firman Arief Sembada, mengatakan tantangan terbesar pengembangan transportasi massal tidak hanya pada penyediaan armada dan anggaran, melainkan mengubah perilaku masyarakat.
“Memang sulit memperkenalkan layanan ini. Yang paling berat adalah mengubah kebiasaan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum,” ujarnya, baru-baru ini.
Dikatakannya, perubahan perilaku itu membutuhkan waktu. Menurut Firman, pengalaman sejak pandemi Covid-19 menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya beralih ke angkutan umum meski layanan terus diperbaiki. Padahal, transportasi massal dinilai mampu mengurangi kemacetan sekaligus memberikan manfaat sosial yang luas.
“Sebenarnya manfaatnya luar biasa, apalagi impact sosialnya,” katanya.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi menargetkan pembukaan tiga koridor baru secara bertahap pada periode 2025–2030. Koridor tersebut meliputi Jatimulya–Stasiun Cikarang, Stasiun Cikarang–Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Cikarang Selatan–Cibarusah. Saat ini, layanan BisKita baru beroperasi di Koridor 1.
Firman menjelaskan seluruh kajian pengembangan sudah tersedia. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
“Kajiannya sudah ada, tinggal eksekusi. Jadi dasarnya itu SK Bupati Bekasi, yang penting kemampuan keuangan daerahnya mencukupi,” ujarnya.
Firman menilai salahsatu kendala utama ialah belum adanya kepastian alokasi anggaran jangka panjang. Ia mencontohkan Semarang dan Surabaya yang dinilainya lebih cepat mengembangkan transportasi publik karena memiliki regulasi khusus mengenai pembiayaan.
“Kalau misalnya mau nyontoh Semarang atau Surabaya, sudah ada Perdanya bahwa dari jumlah APBD digelontorkan 5 persen untuk meningkatkan transportasi massal. Makanya mereka lebih cepat,” jelas Firman.
Kendati demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi telah menghitung kebutuhan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk setiap koridor. Firman mengatakan, mengoperasikan Koridor 2 saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Sebagai perbandingan, Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan sekitar Rp130 miliar per tahun untuk mensubsidi lima koridor. Sementara pendapatan yang diperoleh hanya berkisar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar.
Pendapatan tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Menurut Firman, transportasi publik memang tidak berorientasi mengejar keuntungan komersial, melainkan memberikan manfaat sosial melalui peningkatan mobilitas dan produktivitas masyarakat.
“Kalau trayek kedua itu kurang lebih dengan manajemen pengawasan bisa di angka Rp20 miliar untuk satu tahun, sudah sama armada,” tutup Firman. (ris)
