BekasiBerita UtamaCikarang

Budiarta dan Muhtada Didepak dari Kepengurusan Golkar

Kanan: Muhtada Sobirin. Kiri: Budiarta

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dua pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi periode 2014-2019, Budiarta dan Muhtada Sobirin, di depak dari kepengurusan partai berlambang pohon beringin ini. Mengingat keduanya tidak lagi masuk ke dalam struktur kepengurusan partai pada periode 2020-2025.

Hal tersebut terlihat dari lampiran Surat Keputusan (SK) DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Nomor : KEEP- 04/GOLKAR/IV/2020, tanggal 19 Mei 2020. Mengenai komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Bekasi masa bhakti 2020-2025.

Anggota formatur, Ade Sukron Hanas mengatakan, pembentukan struktur kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi sudah rampung dari satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Dimana Ade mengaku, pembentukan kepengurusan ini dari hasil rapat tim formatur, yang kemudian finalisasi-nya di DPD Golkar Jawa Barat.

“Pembentukan struktur Golkar sudah selesai, termasuk SK sudah turun dan sekarang kami sudah berjalan, termasuk kelembagaan juga. Sebelum pembentukan kami (formatur) sudah berkali-kali melakukan rapat. Kemudian finalisasi-nya di Jawa Barat, yang dihadiri seluruh formatur,” bebernya saat dihubungi Radar Bekasi, Kamis (11/6).

Mengenai Budiarta dan Muhtada Sobirin yang tidak masuk ke dalam pengurusan, Ade menjelaskan, kedua orang tersebut memilih jalan lain. “Kalau Muhtada itu, yang saya tahu, jadi pengurus Golkar Provinsi sebagai Wasekjen Bidang Cendikiawan. Sedangkan Budiarta, informasi terakhir untuk di Kabupaten Bekasi sementara ini mau off dulu. Mungkin ada penugasan dari yang lain, saya enggak paham,” ujarnya.

Hanya saja, dirinya mengaku, untuk waktu pelantikan belum bisa dipastikan, mengingat kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. Kendati demikian, dia menegaskan, pelantikan tidak menjadi tolak ukur bagi kader untuk memulai pekerjaan masing-masing.

“Pelantikan tidak kami jadikan sebagai tolak ukur kerja. Sebab, tolak ukur kerja kami setelah keluar SK. Minggu depan akan ada rapat harian untuk membahas agenda-agenda ke depan,” jelasnya.

Menyikapi hal itu, mantan pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta beranggapan, bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh partai. Selain itu, ia juga menegaskan, pembentukan kepengurusan ini tergantung selera tim formatur.

“Pembentukan struktur itu selera. Mungkin saya tidak sesuai selera tim formatur. Mungkin saya sudah tidak dibutuhkan, berarti saya tidak kompeten, tidak layak. Gitu saja,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai persoalan yang membuat dirinya tidak masuk dalam kepengurusan DPD Golkar, dirinya mengaku, tidak mengetahui perihal tersebut. Dirinya menyarankan, agar persoalan itu ditanyakan langsung ke Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja.

“Kalau persoalan di partai saya tidak tahu. Tanya saja sama beliau (bupati) ketua terpilih. Intinya begini, kalau saya bilang diri saya enggak ada persoalan, tahu-tahu ada persoalan. Saya kan tidak tahu,” tuturnya.

Kendati demikian, mantan panitia pendaftaran wakil bupati Bekasi ini memastikan, tidak akan pindah ke partai lain. Dia memilih akan menjadi kader Golkar diluar kepengurusan.

“Paling saya sebagai kader Golkar diluar kepengurusan. Dan saya tetap komit dengan partai. Bahkan tidak akan pindah partai,” tegasnya.

Sementara itu, Muhtada Sobirin, belum banyak memberi komentar terkait dirinya tidak masuk dalam kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Bekasi periode 2020-2025. Kata Muhtada, dirinya mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh partai. “Untuk saat ini, saya ikuti keputusan partai saja,” ucapnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-X DPD Golkar Kabupaten Bekasi berlangsung di Kantor DPD Golkar Jawa Barat, Rabu (18/9). Dimana saat itu, Eka Supria Atmaja terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi secara aklamasi, setelah lawan-nya, Muhtada Sobirin, memilih mengundurkan diri sebelum Musda berlangsung. (pra)

Related Articles

Back to top button