RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kabupaten Bekasi mencatatkan diri sebagai daerah dengan nilai ekonomi terbesar di Jawa Barat. Namun, besarnya perputaran uang hingga ratusan triliun rupiah itu belum mampu menghapus persoalan klasik berupa ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2025 mencapai Rp451,51 triliun, tertinggi di Jawa Barat. Sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp308,56 triliun, dan pada triwulan I 2026 masih menjadi yang terbesar dengan nilai Rp79,35 triliun.
Meski menjadi mesin ekonomi Jawa Barat, kondisi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dosen Ekonomi STIE Mulia Pratama, Andi Muhammad Sadli, menilai tingginya pertumbuhan ekonomi semestinya diikuti dengan menurunnya tingkat ketimpangan.
“Gini rasio itu tidak boleh tinggi, harus rendah. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, seharusnya ketimpangannya tidak semakin lebar,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Berdasarkan data BPS, rasio gini Kabupaten Bekasi pada 2025 tercatat 0,365 atau masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Angka tersebut menunjukkan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah belum merata.
Menurut Andi, kondisi itu dipengaruhi struktur ekonomi Kabupaten Bekasi yang bertumpu pada sektor industri. Nilai tambah yang dihasilkan industri, kata dia, belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal karena sebagian keuntungan perusahaan mengalir ke luar daerah bahkan ke luar negeri.
“Bekasi mengalami anomali struktural. Pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi nilai tambah banyak keluar, misalnya keuntungan perusahaan yang kembali ke negara asal investornya,” katanya.
Ia menambahkan, pendapatan pekerja dari luar daerah yang bekerja di kawasan industri Bekasi juga berpotensi tidak seluruhnya berputar di daerah karena sebagian dikirim ke kampung halaman masing-masing.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat hilirisasi industri, mengembangkan UMKM lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan masyarakat.
“Pemda harus mendorong hilirisasi industri, pengembangan UMKM pendukung, dan peningkatan kualitas SDM,” ucapnya.
Pandangan serupa disampaikan Peneliti Institute Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan berpotensi memicu persoalan sosial.
“Ketimpangan ekonomi akan melahirkan ketimpangan sosial. Dampaknya bisa memicu berbagai persoalan, termasuk meningkatnya kriminalitas,” katanya.
Riko menilai kondisi Kabupaten Bekasi yang beberapa tahun terakhir dipimpin pelaksana tugas (Plt) maupun penjabat (Pj) bupati tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program pemerataan ekonomi.
“Secara prinsip pemerintahan tetap berjalan. Program-program yang sudah disusun tetap bisa dijalankan untuk mencapai target pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam menyebut besarnya PDRB menjadi modal penting bagi daerah. Namun, manfaatnya harus lebih dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada sektor riil.
“Ini menjadi tantangan pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Saeful, perhatian terhadap UMKM harus diperkuat karena menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Selain itu, percepatan pembangunan juga dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan daya beli warga.
“UMKM merupakan urat nadi perekonomian masyarakat bawah yang perlu mendapat perhatian khusus. Di sisi lain, pembangunan juga harus segera berjalan karena akan mengangkat daya beli masyarakat,” tandasnya. (sur)
