RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi menerjunkan sekitar 2.400 petugas untuk Sensus Ekonomi 2026. Pendataan dilakukan secara door to door (dari pintu ke pintu).
Sensus Ekonomi 2026 menyasar seluruh unit usaha dan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama, mengatakan rangkaian Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak Mei 2026. Tahap awal difokuskan pada koordinasi lintas pemangku kepentingan, sosialisasi, serta pembukaan pengisian data secara mandiri.
Memasuki pertengahan Juni, BPS melalui petugas sensus mulai melaksanakan pendataan lapangan secara langsung. Petugas sensus mendatangi unit-unit usaha untuk melakukan wawancara.
“Untuk pendataan door to door kami sudah mulai per 15 Juni sampai 31 Agustus,” ucap Rengga, Senin (22/6).
Menurut Rengga, usaha mikro seperti warung Madura memiliki karakteristik unik dalam struktur ekonomi lokal. Usaha tersebut memiliki variasi perputaran modal dan komoditas yang beragam.
Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), satu warung kelontong, baik digital maupun tradisional, bahkan dapat masuk ke beberapa kategori sekaligus.
“Contohnya warung Madura. Kalau dilihat sekilas cuma warung, tapi ternyata kalau kita melihat KBLI, itu bisa tergolong di tiga KBLI. Misalnya penjualan bahan bakar, bahan makanan pokok, dan penjualan hasil pertanian,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, BPS tidak hanya mencatat jenis usaha, tetapi juga menggali data lebih rinci, mulai dari pengelola, pendapatan dan pengeluaran riil, jumlah aset, hingga variasi produk yang dijual.
Pendataan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi, mengingat pemutakhiran data menyeluruh terakhir dilakukan pada 2022.
Data tersebut dinilai penting untuk melihat apakah kesejahteraan warga Kabupaten Bekasi meningkat atau justru stagnan dalam empat tahun terakhir.
“Terkadang mereka usaha itu bisa lebih daripada dua produk atau tiga produk. Nah, sekarang kami ingin melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi dari 2022 sampai 2026 ini,” kata Rengga.
Selain sektor perdagangan, BPS juga melakukan pendataan pada sektor pertanian yang dinilai masih menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Bekasi. Langkah ini dilakukan di tengah maraknya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan industri dan perumahan.
Ia mengatakan, petugas sensus telah dibekali pelatihan dan pengetahuan khusus, dengan beban kerja bervariasi rata-rata satu petugas menangani sekitar tiga rukun tetangga (RT).
“Ada petugas yang mendata sampai lima RT, tergantung wilayah kecamatan. Kami menggunakan waktu ini juga untuk mengupdate kondisi petani, karena alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi cukup tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu alih fungsi lahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah di wilayah tersebut.
Ia menambahkan, isu alih fungsi lahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk upaya menjaga keberlanjutan lahan sawah di wilayah tersebut.
“Sekarang tidak boleh lagi alih fungsi lahan lagi, karena lahan sawah harus dilindungi,” pungkasnya. (ris)
