RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD Partai Golkar Jawa Barat akan melakukan mediasi atas polemik antara 15 Pengurus Kecamatan (PK) dan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Jawa Barat, Aria Girinaya mengatakan, pihaknya telah mengklarifikasi Eka atas mosi tidak percaya yang disampaikan 15 dari 23 PK se-Kabupaten Bekasi.
Hasilnya, kata Aria, Eka mengaku tidak ada persoalan di internal partainya selama dia memimpin beberapa waktu ke belakang.
Walaupun diketahui, belasan PK yang mengajukan mosi tidak percaya ini meminta dilakukan Musyawarah Luara Biasa (Musdalub) karena kecewa atas kepemimpinan Eka.
Aria menyampaikan, selanjutnya Biro Hukum DPD Golkar Jawa Barat akan melakukan kajian administratif terhadap laporan dari PK. Kemudian, Biro Organisasi akan kembali memanggil PK yang meminta Musdalub untuk diajak berdialog.
“Kita dahulukan pendekatan dialogis dengan PK dan Pak Eka, selaku Ketua DPD. Kita mediasi agar bisa nyambung kembali tanpa ada Musdalub,” ungkapnya.
Pihaknya akan berupa agar polemik di DPD Golkar Kabupaten Bekasi bisa diredam dan diselesaikan di internal partai. “Itu akan kita redam semua. Karena walau bagaimana juga, Pak Eka dan kader lainnya aset partai yang ada di Kabupaten Bekasi, kita tidak ingin ada riak-riak, selesaikan dengan baik-baik saja. Bilang mana ada yang kurang, kita coba perbaiki,” jelasnya.
Sekadar informasi, 15 PK Golkar meminta Eka, mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi. “Kami sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Pak Eka. Sebab organisasi partai menjadi stagnan. Dan kami minta Pak Eka diganti atau mundur dari jabatnnya sebagi Ketua DPD Golkar,” saran Pelaskana tugas (Plt) Ketua PK Golkar Setu, Ahmad Budiarta, Selasa (25/8).
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahkman Hakim menilai bahwa persoalan ini terjadi karena mis komunikasi. Kendati demikian, Arif mengaku, sangat menyanyangkan tindakan yang dilakukan PK.
“Kami sayangkan mereka (PK,Red) sudah melayangkan surat mosi tidak percaya. Kalau memang ada persoalan, disampaikan dulu ke pengurus DPD. Misalkan tidak ada tanggapan, silahkan. Itu hak temen-teman PK,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat, Ade Ginanjar yakin bahwa tuntutan PK yang meminta Eka mundur dari kursi ketua DPD dapat diselesaikan tanpa Musdalub. “PK bisa mengusulkan mundur. Itu dilakukannya dengan musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa). Tapi itu sangat jarang. Ini hanya masalah mis komunikasi, sebentar lagi juga selesai. Biasa itu mah di partai,” bebernya.(pra)
