RADARBEKASI.ID, BEKASI – Daya tampung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Bekasi baru mampu mengakomodasi sekitar 40 persen lulusan SMP dan MTs setiap tahun.
Kondisi ini menunjukkan kebutuhan penambahan Unit Sekolah Baru (USB). Namun, pembangunan sekolah masih terkendala anggaran.
Kepala Subbagian Aset Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III, Sutisna, mengatakan kapasitas SMAN di Kabupaten Bekasi saat ini hanya mampu menampung kurang dari 40 persen lulusan SMP dan MTs. Menurut Sutisna, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri belum sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia.
“Kalau untuk negeri memang masih kurang dibandingkan jumlah lulusan SMP dan MTs. Yang terakomodasi masuk SMA Negeri itu cuma di bawah 40 persen karena keterbatasan jumlah sekolah. Sementara masyarakat maunya masuk negeri semua,” ucap Sutisna usai rapat di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (2/7).
Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, sejumlah SMAN terpaksa menambah jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel). Padahal, berdasarkan ketentuan pemerintah, satu rombel idealnya diisi 36 siswa. Namun, demi mengakomodasi lebih banyak peserta didik, jumlah siswa dalam satu kelas kini mencapai 42 hingga 46 orang.
“Menurut kementerian, rombel, satu kelas itu 36 siswa. Mereka sudah mengupayakan sampai satu kelas itu 42 sampai 46 siswa untuk mengakomodir masyarakat,” katanya.
Sutisna menyebut, saat ini terdapat sekitar 50 SMAN di Kabupaten Bekasi. Meski demikian, persebarannya dinilai belum merata.
Berdasarkan data KCD Wilayah III, Tambun Selatan menjadi wilayah dengan sekolah negeri terbanyak, yakni 11 sekolah yang terdiri atas 10 SMAN dan satu SMKN. Sementara Cikarang Utara hanya memiliki empat sekolah negeri. Adapun Cibitung dan Cikarang Pusat masing-masing memiliki dua sekolah negeri, sedangkan Bojongmangu yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor hanya memiliki satu sekolah negeri.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi masih membutuhkan pembangunan unit sekolah baru.
“Iya, betul butuh sekolah baru,” ucapnya.
Namun demikian, pembangunan USB masih terkendala keterbatasan anggaran, terutama untuk pembebasan lahan. Saat ini, KCD Wilayah III berupaya mendapatkan dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan sekolah.
“Kami mengusulkan pembangunan sekolah baru berdasarkan aspirasi masyarakat. Untuk lahannya kami juga meminta dukungan melalui fasos dan fasum dari pemerintah kabupaten. Rencananya tahun ini akan dibangun dua sekolah baru,” tutur Sutisna.
Ia juga meminta para tokoh daerah dan elemen masyarakat turut menyuarakan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami dari KCD hanya menindaklanjuti usulan masyarakat. Karena itu kami terus menyampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama mengajukan pembukaan unit sekolah baru,” sambungnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Boby Agus Ramdan, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah alokasi anggaran pembangunan USB. Menurutnya, idealnya setiap kecamatan memiliki sedikitnya satu hingga dua SMAN yang representatif untuk mengimbangi jumlah lulusan SMP yang terus meningkat setiap tahun.
Di sisi lain, Boby mengajak masyarakat mulai mengubah cara pandang terhadap sekolah swasta sebagai alternatif pendidikan. Menurutnya, sekolah swasta juga menjadi bagian dari solusi karena telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sekolah swasta juga menjadi bagian dari solusi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan bantuan kepada sekolah swasta, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk menyekolahkan anaknya di sana,” pungkas Boby. (ris)
