RADARBEKASI.ID, BEKASI – Elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) turun. Hal ini menyusul dua menteri yang berasal partai tersebut tersandung kasus korupsi.
Survei Voxpopuli Research Center yang dilakukan pada 26-31 Desember 2020 menunjukan, Parrtai Gerindra menempati posisi kedua dengan angka 14,1 persen (Juni 2020) dan 13,9 persen (Oktober 2020), tapi pada Desember lalu merosot tinggal 9,3 persen.
Lalu PDIP, sekalipun tetap berada di posisi pertama, secara persentase tren elektabilitasnya terus melorot dari 33,5 persen di bulan Juni, turun tipis 31,3 persen di Oktober, dan kini meraih 19,6 persen di Desember 2020.Sementara PKS masih berada diposisi keempat, pada Juni meraih 5,3 persen, lalu naik tipis menjadi 5,6 persen di Oktober, dan meroket di angka 8,1 persen di Desember 2020.
“Wajar ketika repsepsi dan ansumsi hari ini berubah. Karena ketika salah satu pimpinan di Gerindra atau kader, yang melakukan korupsi tiba-tiba menurun. Itu sangat wajar,” ujar Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin kepada Radar Bekasi, Rabu (6/1).
Menurutnya, jika hari ini digelar pemilu, pemenangnya dari partai lain, karena elektabilitas partainya ini sedang turun. Untuk kedepannya, bagaimana bisa membuktikan ke masyarakat bahwa asumsi dan repsepsi itu salah. Bahwa yang melakukan itu hanya oknum.”Tinggal bagaimana kedepannya, kami harus bisa meyakinkan masyarakat, sehingga bisa mengembalikan asumsi dan repsepsi positif. Ini tugas berat,” ungkapnya.
Senda disampaikan Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna. Pada situasi pandemi seperti sekarang, menurutnya, penurunan elektabilitas ini efek dari pemerintahan, karena pengusung pertamanya adalah PDIP. “Jadi salah satu faktor penurun eletabilitas itu dari hasil kinerja pemerintah. Maka ketika sekarang turun hal yang wajar, karena kondisi covid-19 seperti sekarang ini,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam mengembalikan elektabilitas partainya, seluruh kader terus berbuat untuk masyarakat. Kata Usup, seperti yang dilakukan oleh DPC PDIP Kabupaten Bekasi, dimana setiap harinya terus bergerak mendampingi orang (masyarakat) yang sakit. “Kita terus berbuat, berada di tengah-tengah kesulitan masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tidak mempunyai apa-apa harus diberikan pendampingan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Imam Hambali beranggapan, peningkatan ini sesuatu yang wajar, karena elektabilitas diukur dari konsentasi nasional. Kata Imam, partai politik diluar pemerintahan (oposisi). Biasanya mengalami kenaikan.
Walaupun sebagai partai oposisi, Imam menegaskan, PKS selalu objektif dalam menilai sebuah keputusan yang diambil oleh Presiden, Joko Widodo. Menurutnya, hal itu bisa dilihat ketika Presiden mengesahkan peraturan tentang SIM gratis, PKS mendukung itu.
“Kita juga sebetulnya objektif menilainya. Ketika dalam repsepsi masyarakat memang butuh, kita dukung. Namun ketika merugikan masyarakat, seperti kenaikan BBM, BPJS, yang kita ingatkan, itu bagian untuk memperbaiki pemerintahan,” ucapnya.
Masih Imam, untuk saat ini dirinya belum mengukur elektabilitas PKS ditingkat lokal kabupaten. Sampai saat ini dia mengaku, masih mengacu ke data-data pada tahun 2019 lalu. Tentunya, ketika ingin meningkatkan elektabilitas, secara umum pelayanan harus ditingkatkan. “Secara umum kita meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan terjun dan turun langsung ke masyarakat. Harus bersama-sama dengan masyarakat, tidak boleh sendirian,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bekasi, Saifuddaulah mengaku partai yang kini dinahkodai mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu dapat respon positif dari rakyat.”Alhamdulillah ya, ini tentu sebagai bentuk apresiasi positif oleh rakyat atas apa yang selama ini PKS telah lakukan sebagai partai oposisi. Dan tentu ini hasil kerja nyata melayani rakyat, serta memberi pandangan yang konstruktif dan solutif terkait kebijakan pemerintah untuk tujuan kesejahteraan rakyat,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Rabu (6/1).
Lebih lanjut, pria yang diamanatkan partai duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) ini berharap, kerja keras partainya akan terus mendapatkan nilai positif dari masyarakat, sehingga diharapkan di Pemilu 2024 nanti PKS dapat jadi partai pemenang.
“Insya Alloh, semoga penilaian yang positif ini bakal terus diberikan oleh masyarakat sehingga bisa menjadi pemenang di Pemilu 2024. Dan PKS akan selalu berkomitmen agar terus melayani rakyat, bersama elemen bangsa lainnya, terutama melayani Rakyat untuk NKRI yang hadirkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” imbunya.
Namun demikian, dia menyebutkan, partainya tak jumawa dan bersikap sombong atas hasil survey tersebut, sehingga lupa dengan kerja untuk melayani rakyat. Sebaliknya, hasil ini menjadi cambuk untuk terus bisa bergerak demi melayani rakyat agar apa yang jadi beban rakyat selama ini secara bertahap bisa berkurang.
“Apalagi dalam masa pendemi ini, kita tetap bersama dengan elemen bangsa lainnya untuk dapat secara bahu-membahu layani masyarakat dalam mengatasi dampak Covid-19 termasuk upaya cegah penularan virus di masyarakat,” tandasnya. (pra/mhf)
