RADARBEKASI.ID, JAKARTA-Presiden Joko Widodo menargetkan bulan ini ada 58 ribu vaksin yang harus didistribusikan ke daerah. Sebab, pekan depan vaksinasi Covid-19 dimulai meski masih menunggu izin penggunaan atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Distribusi dan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Jika bulan ini ditargetkan 58 ribu vaksin harus sampai di daerah, bulan depan targetnya 10,54 ribu dosis vaksin. Pada Maret, setidaknya 13 juta vaksin juga akan didistribusikan.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan jumlah dosis vaksin yang sudah dipesan pemerintah. Dari 3 juta dosis Sinovac ditambah 122,5 juta dosis.
Selanjutnya, produksi Novavac 50 juta dosis, COVAX/Gavi 54 juta dosis, AstraZeneca 50 juta dosis, dan Pfizer 50 juta dosis vaksin. ”Pengaturannya bakal dilakukan Menkes (menteri kesehatan). Saya minta kesiapan kita dalam menuju vaksinasi dicek para gubernur,” ujarnya pada rapat terbatas dengan menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Setelah rapat terbatas, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa penyuntikan vaksin menunggu EUA dari BPOM. Namun, dia menargetkan minggu depan vaksinasi sudah dimulai. ”Kami merencanakan dalam 15 bulan dapat menyelesaikan vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia. Presiden memberikan tantangan diselesaikan dalam 12 bulan,” ungkapnya.
Seluruh puskesmas diminta mendaftar di aplikasi Primary Care (PCare) milik BPJS Kesehatan. Sebab, jika belum mendaftar, puskesmas akan sulit melayani vaksinasi dan penanganan kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI).
”Kalau ada lemari es yang kurang, segera kontak dinas kesehatan, Kemenkes. Kalau perlu, kirimkan ke Twitter, Instagram, dan Facebook saya,” tuturnya.
Vaksinasi tahap pertama ini bakal diberikan kepada tenaga kesehatan. Targetnya, vaksinasi tahap pertama akan selesai pada Februari. Lalu, setelah itu ada 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat pada usia lanjut.
Pada 13 Januari, rencananya presiden divaksin. Menanggapi tanggal pemberian vaksin kepada presiden pada 13 Januari mendatang, legislatif menilai pihak yang berwenang tidak perlu buru-buru mengeluarkan hasil uji kelayakan dan izin edar.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta BPOM tidak terpaku pada batas waktu untuk mengeluarkan izin tersebut. Sebab, dikhawatirkan efektivitas vaksin terpengaruh.
Dia mengingatkan, fokus utama uji kelayakan ini bukan pada kecepatannya. Melainkan pada mutu, keamanan, dan efikasi vaksin.
”Batasnya bukan waktu. Maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini. Namun, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis,” tegasnya dalam keterangannya kemarin.
Pemerintah pun diminta betul-betul menjamin vaksin yang beredar nanti telah memenuhi standar kelayakan. Jangan sampai, setelah vaksin didistribusikan ke masyarakat, justru timbul masalah baru.
Bagi Kurniasih, sebaiknya menunggu agak lama sampai vaksin betul-betul dipastikan aman dan halal. Dia meminta BPOM juga tidak diberi tekanan yang tidak perlu agar mampu menyelesaikan uji klinis sebaik-baiknya.
”Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar, tapi sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu,” tuturnya. (jpc)
