RADARBEKASI.ID, BANDUNG-Rencana strategis Pemprov Jabar dalam pengolahan sampah dengan teknologi mechanical biological treatment (MBT) yang canggih dan berskala besar di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) Lulut Nambo, mendekati langkah nyata.
Menyusul BUMD PT Jasa Sarana selaku konsorsium pengganti konsorsium sebelumnya, dikabarkan menggandeng perusahaan Jerman untuk mengolah limbah sampah di TPPASR Lulut Nambo menjadi sumber energi berupa Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif batubara.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M Hasbullah Rahmat mengungkapkan, informasi yang diketahuinya, pemenang untuk pengelolaan limbah sampah di TPPASR Lulut Nambo sudah ada. ’’Lewat Beauty Contest, PT Jasa Sarana sudah menunjuk pemenangnya, yaitu perusahaan dari Jerman,’’ ungkap anggota Komisi 4 DPRD Jabar ini kepada Radar Bekasi, Rabu (17/2/2021).
Dia mengapresiasi Pemprov Jabar terkait rencana pengolahan limbah sampah di TPPASR Lulut Nambo tersebut dengan menggandeng perusahaan Jerman yang akan mengelola limbah sampah menjadi bahan bakar briket atau batubara.
’’Ini harus jadi pilot project penanganan sampah di Jabar, termasuk di TPA Bantargebang, Kota Bekasi. Di Bantargebang itukan memanfaatkan gas metannya untuk menjadi energi listrik tapi membutuhkan sampah yang banyak untuk ditimbun dan menghasilkan gas metan. Kalau yang di Lulut Nambo nanti, diproses menjadi briket atau batubara dan itu residunya kecil,’’ papar politisi PAN terpilih dari Dapil 8, Kota Bekasi-Depok.
Yang menarik lagi, sambung anggota DPRD Fraksi PAN ini, hasil dari pengolahan limbah sampah di Lulut Nambo ini sudah ada perusahaan semen di Bogor yang tertarik menggunakannya untuk bahan bakar pembuatan semen. ’’PT Indocemen, Cibinong itu sudah tertarik dan mau membelinya,’’ imbuh Hasbullah lagi.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar membuat Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPASR) di empat lokasi. TPPASR Lulut Nambo untuk wilayah Bogor dan Depok. TPPASR Legok Nangka untuk regional Bandung Raya. TPPASR untuk daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) akan dibangun di Kabupaten Cirebon dan TPPASR untuk regional Bekasi, Karawang dan Purwakarta di Kabupaten Karawang.
Proyek TPPASR Lulut Nambo ini dicanangkan sejak Gubernur Ahmad Heryawan pada 2017 dengan investasi mencapai USD46 juta. Namun, pengerjaan proyek ini oleh konsorsium PT Jabar Bersih Lestari (JBL) sempat terkatung-katung. Saham mayoritas di konsorsium ini dipegang PT Panghegar Energy Indonesia (PEI).
Pada Desember 2018, Gubernur Ridwan Kamil kembali melakukan peletakan batu pertama untuk proyek TPPASR Lulut Nambo ini. Pada 2019 Pemprov Jabar menyomasi PT JBL karena dinilai cidera janji gagal memenuhi masa waktu mulai beroperasi TPPAS Lulut Nambo atau comersial operation date (COD). Hal ini ditunjukan melalui progress pelaksanaan fisik yang masih rendah. Pemprov Jabar pun mengajukan PT Jasa Sarana selaku BUMD Pemprov Jabar dan meminta PT PEI mengalihkan saham mayoritasnya kepada PT Jasa Sarana, sesuai klausul yang mereka tandatangani.
PT Jasa Sarana diminta Pemprov Jabar menggandeng mitra yang memiliki kekuatan dan modal untuk melanjutkan TPPASR Lulut Nambo. Targetnya pada tahun 2021 pembangunan kontruksi dan tahun 2022 TPPASR Lulut Nambo sudah dapat dioperasikan berserta teknologi pengolahan limbahnya. (zar/adp)
