RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi diminta lebih serius dalam menyelesaikan masalah banjir. Pasalnya, banjir saat ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Akibatnya, warga mengalami kerugian yang tidak sedikit.
Melihat kondisi tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi, menawarkan konsep yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan masalah banjir. Diantaranya yakni revitalisasi aliran sungai atau Kali Bekasi karena sudah banyak tumpukan atau sedimentasi.
“Jadi, jika kita melihat kondisi sungai Bekasi ini sudah perlu diperbaiki untuk direkondisi kembali sehingga memang harus terintegrasi dengan baik, karena memang melintasi dari berbagai wilayah. Dan tentu, harus dilakukan diskusi intens dengan Pemerintah pusat dan juga Propinsi, serta Pemda sekitarnya untuk Membahas pengananan kondisi sungai yang melintasi Kota Bekasi, karena bagaimanapun mereka juga ikut berkontribusi dengan banjir di sini,” kata ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, Darajat Kardono.
Kedua, lanjut anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, sistem drainase harus diperbaiki. Menurutnya, DPRD sudah mengeluarkan Peraturan daerah (Perda) tentang Drainase, sehingga sudah bisa menjadi payung hukum bagi Pemkot Bekasi menertibkan bangunan yang berdiri diatas saluran air.
Dengan Perda ini, ditegaskan Darajat, Kota Bekasi tentunya harus punya masterplan sistem drainase dan lakukan penertiban kepada berbagai macam perumahan atau klaster yang bermunculan, tapi ternyata tak ada sistem drainase yang terintegrasi.
“Kami ingin ini harus dipikirkan kedepannya, supaya tak ada alasan lagi kepada pemkot untuk tidak bisa tertibkan sistem drainase di Kota Bekasi, karena payung hukumnya ada dengan disahkan perda drainase tersebut,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Darajat, berkenaan dengan Habit atau perilaku masyarakat agar tak lagi membuang sampah sembarangan, melalui upaya melakukan promosi, pencegahan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk jangan sampai membuang sampah sembarangan, karena sedikit banyak berkontribusi terhadap musibah banjir.
Darajat berharap, Pemkot Bekasi ini melakukan komunikasi intens lintas provinsi maupun pusat. Pasalnya, sejumlah proyek nasional yang melintasi wilayah Kota Bekasi memotong aliran sungai, seperti proyek Jalan Tol, LRT, dan juga Kereta cepat. Menurutnya, pada saat pembangunan proyek tersebut tidak ada kordinasi yang baik hingga dapat dijumpai sungai yang crossing terhadap jalan tol atau proyek tersebut.
“Dan kalau kita lihat juga dampak proyek itu mengakibatkan penyempitan-penyempitan terhadap Sungai yang ada di wilayah Kota Bekasi. Mungkin ini beberapa hal yang harus diperbaiki, dan bahwasanya sangat penting untuk dilakukan. Kami percaya beberapa hal ini apabila dilakukan dengan baik setidaknya dapat mereduksi dampak banjir secara signifikan,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan sejauh ini ada enam wilayah Kecamatan yang menjadi langganan banjir saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, bahkan di wilayah yang tidak dilewati oleh Kali Bekasi. Banjir yang terjadi di perumahan PGP disebabkan oleh hujan lebat yang terjadi di hulu Sungai Cikeas dan Cileungsi.
“Ada lima kecamatan yang sudah dilaporkan dan biasa terjadi langganan ketika intensitas hujan ekstrim. (kecamatan) Jatiasih, Rawalumbu, Timur, Utara, Bekasi Barat, dan Selatan, tapi selatan hanya beberapa titik,” paparnya.
Saat ini kementrian PUPR sudah mulai melakukan revitalisasi kali yang diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir, hasilnya diperkirakan terasa pada tahun 2022 mendatang. Untuk wilayah rawan lainnya, saat ini pihaknya mempersiapkan tiga lokasi pembuatan folder air, yakni di wilayah Bekasi Barat, Pondok Gede, dan Bekasi Timur untuk menampung air. (mhf/sur)
