RADARBEKASI.ID, BEKASI – Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di sekolah swasta belum dilakukan pendataan sebagai peserta vaksinasi Covid-19. Hal itu dituding oleh sebagian kalangan bahwa dikotomi sekolah negeri dan swasta belum hilang.

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly menyesalkan belum dilakukannya pendataan GTK di sekolah swasta sebagai peserta vaksinasi.

“Ini menandakan dikotomi swasta dan negeri belum hilang,” ujar Ayung kepada Radar Bekasi, Selasa (23/2).

Padahal, menurutnya, GTK di sekolah swasta lebih banyak dibandingkan negeri. Oleh karena itu, kontribusi yang diterima oleh negara tentunya lebih besar.

“Padahal GTK di sekolah swasta jauh lebih banyak. Dengan banyaknya GTK di swasta tentu juga mereka memberikan sumbangsih pajak lebih besar kepada negara,” tuturnya.

Ayung mempertanyakan alasan pemerintah menonomorduakan sekolah swasta. Justru, kata dia, pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih di tengah kondisi saat ini.

“Seharusnya di masa pandemi ini perhatian kepada swasta harus lebih besar, karena gaji mereka tidak dibayarkan negara dan tidak mendapatkan bantuan Covid,” jelasnya.

Terkait pendataan itu, dirinya belum mengetahui apakah seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Saat ini, kata dia, belum ada pendataan untuk vaksinasi di semua jenjang pendidikan.

“Apakah GTK seluruhnya menjadi kewenangan daerah karena kami juga belum dapat informasi. Untuk tingkat TK/SD/SMP yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota belum ada pendataan untuk tingkat swasta,” ucapnya.

Kini, BMPS hanya berserah dan menunggu kebijakan serta keputusan yang diberikan oleh pemerintah terkait proses pendataan vaksinasi bagi GTK di sekolah swasta tersebut.

Ketua BMPS Kabupaten Bekasi Komarudin, belum bisa berbicara banyak terkait belum dilakukannya pendataan GTK di sekolah swasta untuk vaksinasi. Pihaknya hanya menunggu kebijakan pemerintah.

“Intinya kami penyelenggara sekolah swasta tinggal menunggu pihak dinas terkait mengenai vaksin,” pungkasnya. (dew)