RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Bekasi Agus Nur Hermawan, mengklaim dirinya ditunjuk sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pernyataan tersebut menanggapi kabar burung yang beredar di Kabupaten Bekasi dan sempat mengejutkan sejumlah pihak sebab hingga saat ini yang bersangkutan secara sah masih menjabat Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi.”Iya, ini saya diperintahkan untuk ke Jakarta karena saya ditunjuk sebagai Ketua DPC Demokrat (versi KLB),” kata Agus di Cikarang, seperti dikutip di Antara, kemarin.
Agus mengaku akan mengambil surat mandat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko. “Untuk struktur kepengurusan baru saya belum tahu. Saya baru ditunjuk Jakarta, ini saya sedang dalam perjalanan,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Romli HM mengaku enggan berkomentar banyak. Menurut dia KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara hingga kini belum diakui pemerintah.
“Itu mah silakan saja, cuma yang jadi pertanyaan kita apakah Demokrat versi Moeldoko sudah disahkan Kemenkumham atau belum, kalau kita nunggu saja siapa yang diakui pemerintah dan negara karena semua ada aturannya,” kata Romli.
Dia mengatakan untuk dapat menduduki jabatan pimpinan partai politik di daerah tidak bisa sembarangan sebab ada mekanisme yang harus ditempuh. Apalagi, yang bersangkutan bukanlah kader dari Partai Demokrat.
“Memang bisa sembarangan jadi Ketua DPC, ambil dari mana saja. Apalagi dia masih berpakaian partai lain, dia /khan/ Hanura. Tapi terlepas dari itu bagi saya umur saja ada batasannya, apalagi jabatan. Jadi saya menganggapnya biasa-biasa saja, santai saja, semua ada prosesnya,” katanya.
Sementara Pelaksana tugas Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi Firman Andriyana Sujud mengaku menyayangkan jika isu tersebut benar adanya namun dia juga tidak bisa memaksakan keinginan Agus Nur Hermawan jika ingin memimpin Partai Demokrat versi KLB.
“Itu haknya saudara Agus, saya juga belum konfirmasi hal itu ke yang bersangkutan, tapi saya sangat menyayangkan karena saya dengan Haji Romli sahabat baik, karena politik ini /khan/ cuma beda baju saja. Tidak mungkin saya mendukung,” ungkapnya.
“Kita tidak tahu benar atau tidaknya dia ketua versi KLB, tapi saya sangat menyayangkan kalau ini karena ulahnya Agus ya. Karena ini mencederai politik yang semestinya tidak ada KLB. Sayang saja, karena
saya dengan semua ketua partai itu seperti sahabat, seperti teman, kalau dibeginikan malu saya,” imbuh Firman.
Menanggapi situasi yang terjadi di wilayah tetangganya, Ketua DPC PD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengaku tak mau ambil pusing,”Kemenkumham kan tak menerima kegiatan KLB, untuk apa lagi mikirin mereka. Dan saya kira sudah cukup jelas PD yang sah adalah pimpinan Ketua AHY, sehingga ngapain kita terlalu maju ngurusin mereka,” kata Ronny kepada Radar Bekasi, Rabu (17/3).
Mantan anggota DPRD Kota Bekasi ini menegaskan, internal partai dibawah kepemimpinannya masih satu komando untuk tetap mendukung penuh AHY sebagai Ketum PD yang sah,”Kami tetap solid dan satu komando dukung Ketum AHY, dan berpikir diluar kapasitas kita ya. Mending focus internal kami yang sedang solid-solidnya, kalau mikir yang lain nantinya makin botak kepala saya,” tegasnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, seluruh pengurus DPC baik di kota maupun kabupaten di minta untuk melaporkan apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan partainya ini. “Jangan main-main, jangan buat kacau ke guyuban yang ada di Jawa Barat. Karena ini harga diri kami. Kita itu selalu bicara kebenaran,” ujarnya saat mengunjungi kantor DPC Demokrat Kabupaten Bekasi.
Untuk sekarang, kata dia, Jawa Barat sudah mengeluarkan maklumat yang isinya, dalam memakai tanda gambar dan partai harus seizin para pengurus. Dirinya menegaskan, apabila ada yang menggunakan itu tanpa seizin pengurus, akan langsung di laporkan ke pihak kepolisian. Sebab, itu sudah diatur di undang-undang, dengan ancaman pidana lima tahun dan denda Rp 5 milyar.
Dirinya berharap, agar keputusan partainya mengeluarkan maklumat itu bisa di pahami dalam kondisi seperti ini. Kemudian, bagi orang-orang yang punya libido, untuk menjadi sesuatu sebelum ada keputusan yang sah, jangan coba-coba. Pasalnya, ini sebagai harga diri sebagai pengurus partai, mengingat kepemimpinan yang sah itu Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), sesuai dengan surat Kemenkumham. (mhf/pra/ant)
