RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi sudah mengirimkan data ke Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi gotong-royong. Hanya saja, waktu pelaksanaannya sbelum ditentukan, karena masih menungguintruksi dari kementrian kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Maniarti mengatakan, sejauh ini sudah ada perusahaan yang mengirimkan datanya melalui surveilan imunisasi. “Kan ngirimnya melalui surveilan imunisasi, saya enggak hafal. Tapi sudah ada puluhan perusahaan yang mengirimkan data,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (18/3).
Menurutnya, beberapa perusahaan ada yang mengirimkan data mencapai ribuan, untuk orang yang akan menerima vaksinasi itu. Salah satunya PT Unilever yang mengirimkan data sampai ribuan orang.
“Belum, masih di kita data itu, karena posisinya masih belum jelas. Tapi kalau ada yang mengirim data kita terima,” ucapnya.
Untuk pemberian vaksinasinya seperti apa, dirinya juga belum mengetahui itu belum pasti. Namun, Sri menuturkan, apabila melihat di dalam keputusan Mentri, nanti akan ada puskesmas yang ditunjuk untuk melaksanakan, dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan. Selain itu, bagi perusahaan yang memiliki klinik, bisa melakukan di tempatnya, nanti akan diperbantukan.
“Di perusahaan juga bisa, tapi bagi yang punya klinik. Disana bisa di perkerjakan, nanti kita bantu. Bisa juga kerjasama dengan rumah sakit, maupun puskesmas, untuk percepatannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo mengaku, belum menerima laporan mengenai perusahaan yang mendaftar vaksinasi gotong-royong. Hal itu mengingat, perusahaan yang mau mendaftar langsung ke aplikasi Pemerintah Pusat. Selain itu, dirinya juga belum mendapat informasi lebih lanjut perihal pelaksanaannya kapan.
“Untuk pelaksanannya belum ada info, karena memang sekarang itu masih kekurangan vaksin. Termasuk data perusahaan yang sudah daftar kita belum tahu,” tuturnya.
Namun, dirinya memastikan, sampai saat ini sudah ada perusahaan yang mendaftar. “Sudah ada yang mendaftar mah. Hampir mungkin sekitar 40 persen perusahaan besar sudah mendaftar,” tuturnya. (pra)
