RADARBEKASI.ID, BEKASI – Metode Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Bekasi sudah dimulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) secara terbatas. Sinyal belajar tatap muka juga akan menyasar ke Perguruan Tinggi (PT). Kampus menilai, belajar tatap muka sebagai kebutuhan untuk meraih keberhasilan pendidikan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, meskipun dengan jam pembelajaran setiap satu SKS hanya 30 menit.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak Februari lalu mengatakan, rencana PTM mulai dilaksanakan pada Juli mendatang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) bahwa kebijakan PTM di kampus tidak berubah, tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.
“SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Prof. Nizam dalam keterangannya belum lama ini.
Adapun kebijakan itu ada di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
“Sebelum hadirnya vaksinasi nasional Covid-19, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujar Nizam.
Setiap perguruan tinggi diizinkan untuk memulai perkuliahan tatap muka setelah dinilai siap. Dalam satu pertemuan mahasiswa beberapa PT Kota Bekasi beberapa waktu lalu, PTM dinilai mendesak untuk dilakukan di tingkat PT.
“Pada intinya, kalau sudah ada edaran resmi kami siap menyelenggarakan perkuliahan tatap muka,” kata dekan Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa (FKSB) Universitas Islam ’45 Bekasi (Unisma), Yuda Asmara Dwi Aksa kepada Radar Bekasi, kemarin.
Dia mengaku, saat ini pihaknya masih menyelenggarakan perkuliahan secara Dalam Jaringan (Daring). Kendati demikian, pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (satgas) gugur Covid-19 di lingkungan kampus.”Untuk infrastruktur insyaallah kami sudah siap. Mungkin tinggal teknis pelaksanaannya saja. Apakah dikombinasi antara Luring dan Daring,” tegasnya.
Ketua Asosiasi PT Swasta Indonesia (APTISI) wilayah IV, Makmur Heri Santoso menilai PTM di tingkat PT wajib untuk dilaksanakan. Dia berharap, PTM yang rencananya akan dilaksankan Juli mendatang tidak mengalami penundaan. Salah satu pertimbangannya adalah angka penyebaran yang terlihat cenderung menurun dan pengetahuan serta kedisiplinan terhadap protokol kesehatan yang dianggap cukup baik oleh civitas akademik.
Menurutnya, sebagian mahasiswa dinilai senang dengan kemudahan yang diberikan melalui metode perkuliahan Daring, terlepas memahami secara maksimal setiap bahan ajar yang diberikan atau tidak. Kenyataan yang ditemukan di lapangan dari sekelompok dosen dalam situasi ini disebut dengan kesengsaraan pendidikan.
“Banyak dosen yang ngajarnya asal kasih materi, mengerti atau tidak terserah (mahasiswa). Kedua, saya luluskan saja supaya (mahasiswa) tidak protes, cari amannya dosen kan begitu. Saya sebagai ketua APTISI berani bicara begitu karena banyak dosen yang bilang ke saya begitu,” paparnya.
Tanpa niat menggampangkan PTM tatap muka pada masa pandemi Covid-19, menurutnya yang terpenting bisa menyesuaikan kapasitas mahasiswa di dalam kelas, mematuhi protokol kesehatan, dan telah berjalan proses vaksinasi. Diyakini, kualitas perkuliahan online tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan melalui proses perkuliahan secara off line.
Makmur mengakui, secara mandiri sebagian kecil perguruan tinggi di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi secara terbatas telah melaksanakan PTM secara off line. Terutama bagi fakultas yang mendesak untuk pelaksanaan praktikum seperti fakultas tehnik dan kedokteran.
“Saya melihat perlu dicoba lah, dengan kapasitasnya 70 persen, lalu diperpendek dibandingkan tidak sama sekali tatap muka, misalkan satu jam untuk dua SKS,” tambahnya.
Satu SKS cukup dengan waktu 30 menit dengan catatan waktu yang singkat digunakan secara efektif. Setelah bahan ajar diberikan, maka waktu yang ada diefektifkan melalui komunikasi dua arah.
Data LLDIKTI wilayah IV, total ada 54 perguruan tinggi berstatus swasta. Dengan mahasiswa yang terdaftar sebanyak 53.735 mahasiswa yang akan diatur dengan dua metode pembelajaran atau Hybrid Learning.
Rektor Bina Insani University (BIU), Indra Muis menyampaikan kedua metode tersebut memiliki konsekuensi masing-masing, online dengan keterbatasan kualitas pembelajarannya, sedangkan offline dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.
Pada metode pembelajaran online, aspek soft skill tidak bisa dimaksimalkan. Sementara aspek kognitif diakui berjalan cukup maksimal pada proses perkuliahan online, hasil dari kuisioner yang diberikan kepada mahasiswa.
“Kalau untuk pembelajaran off line, itu tentunya bisa menjawab aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotorik, hard skill, soft skill, itu kita dapat,” terangnya.
Beberapa waktu lalu uji coba PTM sudah dilakukan secara terbatas dan bergantian. Namun, akhirnya kembali terhenti saat ditemukan kasus Covid-19.
Namun, pada prinsipnya ia menunggu keputusan dan informasi dari pemerintah untuk memulai PTM tatap muka. Hybrid learning menurutnya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan awal PTM.
“Bisa banget, malahan tidak bergantian, langsung paralel itu, kita pakai konsep ruang kelas yang tersambung langsung dengan zoom,” tukasnya.
Pemerintah Kota Bekasi menargetkan jika sampai dengan bulan Juli angka penyebaran Covid-19 bertahan sama dengan yang terjadi saat ini, bahkan cenderung menurun, konsep Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP) rencananya akan diperluas, disamping telah mendapatkan sinyal baik dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah melakukan akselerasi.
“Sepertinya (untuk jenjang pendidikan SMA/K ke atas) didorong hal yang sama, karena kalau saya lihat dilapangan mereka sudah sangat jenuh dengan sistem pembelajaran daring,” ungkap Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dariyanto.
Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda PTM selama penyebaran Covid-19 tidak menunjukkan peningkatan. Hanya saja dengan catatan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan tetap dijalankan dan dipatuhi dengan baik. (sur)
