Opini

Mudik Kok Pelik, Itu Hak Rakyat

Oleh: Yusuf Blegur (Pekerja Sosial dan Pemikir Rakyat Jelata)

Yusuf Blegur, Pekerja Sosial dan Pemikir Rakyat Jelata.

Kalau sejatinya pemerintah tahu dan mau memahami mudik itu adalah bagian dari spiritualitas rakyat Indonesia. Sebagaimana terdapat dalam makna substantif Pancasila. Maka kegiatan rutinitas mudik saban tahun itu, sesungguhnya merupakan tradisi religius yang sarat nilai etos dan mitos ( bagian dari kerja dan kepercayaan yang sudah menjadi keyakinan) dari hampir seluruh masyarakat Indonesia yang begitu kaya secara kultural.

Nilai-Nilai Mudik

Selain menegaskan kekayaan nusantara secara geografis dan kebhinnekaannya yang unik, aktifitas mudik melambangkan banyak nilai positif dari banyak hal. Diantaranya sebagai ekspresi kerinduan dan pengabdian pada orang tua dan sanak saudara. Mereka berjuang hadapi tantangan hidup selama perantauan dan hadapi hambatan dalam perjalanan. Antrian macet dan suka duka perjalanan adalah bunga-bunga indah situasi mudik .

Mereka perantau adalah pejuang ekonomi, berjibaku mengumpulkan rezeki sebagai bekal bertahan hidup dan mengangkat derajat sosial ekonomi keluarga. Mudik juga sesungguhnya membawa berkah tersendiri karena menghidupkan perputaran ekonomi baik pemudik itu sendiri maupun secara struktural meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. Masih banyak lagi nilai sosial ekonomi dalam aktifitas mudik yang bisa diurai dalam tinjauan spiritual maupun material.

Mudik Dilarang

Kini mudik dilarang lagi. Kebijakan pelarangan mudik tahun ini masih karena pertimbangan Covid-19. Sebenarnya terkesan menjadi paradoks, sebab disaat pemerintah berusaha menjaga keseimbangan keselamatan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, justru potensi peningkatan daya beli masyarakat dihalangi pemerintah.

Masalahnya banyak aktifitas yang secara esensi tidak berbeda dengan kegiatan mudik seperti keramaian, kerumunan dan bahkan kegiatan massal yang tetap ada dan dibiarkan di seantero tempat di Indonesia. Bahkan kerumunan kerap dicontohkan Presiden dan elit politik lain ditengah pandemi Covid-19

Mirisnya aktifitas yang secara kualitas kemanfaatannya jauh dari kegiatan mudik ternyata masih tetap dibolehkan. Misalnya tempat hiburan seperti club malam, restoran mahal, dan bahkan pesta pernikahan yang mewah dan bombastis tidak dipermasalahkan.

Fenomena itu wajar jika pada akhirnya, menimbulkan kecemburuan, rasa ketidakadilan dan berujung sikap skeptis dan apriori terhadap pemerintah baik dalam penegakkan hukum maupun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah lainya.

Sangat disayangkan dalam banyak aktifitas reguler lainnya yang terbuka dan menghimpun banyak orang dengan aturan prokes, hal itu kenapa tidak bisa diterapkan juga pada aktifitas dan perjalanan mudik.

Mudik Bentuk Perlawanan Rakyat

Pelarangan itu juga sesungguhnya berpotensi menurunkan kewibawaan pemerintah. Citra wibawa pemerintah dipertaruhkan. Sebab, meski dilarang rakyat bisa main umpet-umpetan dengan petugas keamanan karena tekad mudiknya yang kuat. Apalagi kebijakan mudik tersebut sempat plintat-plintut , sebentar dibolehkan sebentar dilarang untuk waktu tertentu.

Kalaupun banyak yang terjaring pelanggaran dan terkena sangsi mudik, itu belum pantas disebut keberhasilan pemerintah menegakkan hukum. Lebih tepatnya, pemerintah gagal mengelola aspirasi rakyatnya. Sebab rakyat justru mengabaikan aturan pemerintah yang melarang mudik. Itu semacam bentuk perlawanan rakyat.

Pemerintah mestinya memahami efek psikologis yang terjadi dari dampak pelarangan mudik. Bukankah mudik itu melahirkan kegembiran, kesenangan dan kebahagiaan seluruh masyarakat baik yang merantau maupun sanak saudara yang ditinggalkan di kampung?

Mudik dan Imunitas

Bukankah kebahagiaan rakyat itu mendorong kekuatan mental dan fisik bangsa?. Keceriaan dan senyum masyarakat pemudik dan sanak saudaranya pastilah akan memicu imun dan meningkatkan kesehatannya.

Biarlah pandemi kita waspadai dengan prokes yang ketat tanpa merebut kebahagiaan rakyat Indonesia. Bisa jadi mudik tahun ini menjadi penangkal “hantu” Covid-19 sembari menjadi bentuk kontribusi rakyat dipelbagai lapisan membantu pemerintah mewujudkan gairah dan mendorong ekonomi nasional.

Jadi santuy saja pemerintah, jangan anggap remeh juga jangan berlebihan. Jangan berpikir pelik soal mudik. Biarlah rakyat menikmati pestanya, tradisinya dan hiburannya sendiri, toh rakyat mudik bukan dari uang korupsi. Jangan juga perlawanan rakyat melalui mudik dipahami sebagai agenda politik, santuy saja, itu hak rakyat. Toh polri bilang boleh mudik sebelum tanggal 6 Mei. Ayo mudik !

Related Articles

Back to top button