RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pertemuan rutin dengan sesama perantau di daerah perantauan setidaknya bisa menjadi obat pelipur rindu kepada sanak saudara atau kerabat di kampung halaman selama pemerintah melarang mudik di tahun ke dua pandemi Covid-19 ini. Pertemuan rutin bulan ini rencananya akan dirangkai dengan halal bihalal pada momentum hari raya.

Salah satunya akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) Kota Bekasi. Pertemuan rutin tiap bulan akan dirangkai dengan kegiatan halal bihalal.

“Jadi kalau selama ini pertemuan rutin hanya pengajian, mungkin nanti di momen lebaran ya dibarengi dengan halal bihalal, dan itu pun tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Wakil Ketua DPD IKM Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly.

Ia meyakinkan dalam pertemuan rutin dan halal bihalal tersebut, 30 ribu lebih anggota di Kota Bekasi akan diatur dengan ketentuan protokol kesehatan secara ketat. Selama pandemi Covid-19, DPD IKM juga dijelaskan aktif untuk memberikan santunan pada warga terdampak Covid-19.

Sementara itu, hal berbeda rencananya akan dilakukan oleh Ikatan Keluarga Sungai Pua (IKSP) dalam melakukan pertemuan rutin. Jika selama ini pertemuan rutin dilakukan secara langsung sebagai wadah silaturahim sesama perantau Sungai Pua, pertemuan pada momen hari raya ini akan dilakukan seperti yang sebelumnya dilakukan pada masa pandemi, mereka lebih memilih untuk melakukan secara daring.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga menyertakan himbauan-himbauan kepada seluruh anggota di Jabodetabek secara virtual untuk mentaati protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Termasuk kegiatan buka puasa bersama pun ditiadakan selama ini.

“Sementara di masa Covid-19, menghindari kumpul-kumpul, menghindari kerumunan, mulai kemarin halal bihalal itu ditiadakan, diganti dengan himbauan-himbauan virtual saja,” ungkap Sekjen IKSP Jabodetabek, Puarman.

Halal bihalal di kampung halaman disampaikan oleh Puarman merupakan momentum yang dirindukan oleh para perantau. Jika diizinkan mudik, tahun ini rencananya secara bersaman akan dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) antara tokoh masyarakat di daerah perantauan dan tokoh masyarakat di kampung halaman.

Musyawarah dilakukan untuk membahas kegiatan dan rencana pembangunan kampung halaman. Setelah keluar kebijakan peniadaan mudik, Mubes juga urung dilaksanakan, ditunda pelaksanaannya.

“Kemudian satu acara yang akan dilaksanakan di kampung itu adalah Musyawarah Besar (Mubes) antara tokoh perantauan dan tokoh yang ada di kampung untuk membicarakan perkembangan-perkembangan nagari (desa), tapi karena ada Covid ditunda dulu,” tukasnya.

Bulan Ramadan tahun lalu, santunan diberikan kepada anggota IKSP yang terdampak Covid-19, lantaran sebagian besar perantau merupakan pekerja informal atau wiraswasta. Ekonomi perantau sempat terganggu akibat pusat perdagangan mulai dari mall hingga pasar ditutup sementara guna menghindari kerumunan.

Situasi membaik pada saat pemerintah mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan. Dana bantuan tetap digalang dari warga perantauan untuk dipergunakan membantu guru ngaji di kampung halaman.

Sedangkan Pemuda Batak Bersatu (PBB) fokus pada kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu sesama di wilayahnya masing-masing. Kegiatan khusus pada hari libur idulfitri tidak dilaksanakan untuk memberikan waktu berkumpul dengan keluarga.

“Kegiatan-kegiatan secara khusus tidak ada, pasalnya kan hari libur, jadi berkumpul dengan keluarga lah,” ungkapnya. (Sur)