RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi memilih tidak mengikuti program vaksin gotong royong. Dari 5.400 perusahaan di Kabupaten Bekasi, hanya 18 perusahaan yang mendaftar. Alasannya, tingginya harga vaksin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021, harga vaksin sebesar Rp321.660 per dosis. Sementara harga pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta sebesar Rp117.910 per dosis. Sehingga, total biaya per dosis vaksin mencapai Rp439.570. Karena satu orang dapat dua dosis atau dua kali penyuntikan, maka total biasa untuk satu pegawai perusahaan swasta adalah Rp879.140.
Seperti yang diungkapkan oleh Manajemen salah satu perusahaan Tekstil di Kabupaten Bekasi, Didi. Dia mengaku keberatan dengan biaya vaksin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “Terus terang ya, dalam kondisi seperti ini, boro-boro buat vaksin, untuk gaji karyawan aja susah. Bukan berarti kita enggak perduli dengan karyawan. Tapi kondisinya belum mampu,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (20/5).
Sejauh ini, kata Didi, perusahaannya belum mendaftar vaksin gotong-royong, karena dirinya harus melihat keuangan di perusahaan terlebih dulu sebelum mendaftar. Berbeda, dengan perusahaan-perusahaan besar, tentunya sangat-sangat mampu. Dia berharap, ada bantuan dari pemerintah perihal vaksin gotong-royong ini. “Kita berharap dari pemerintah itu mungkin ada bantuannya. Kalau bagi kami, masih berjalan aja sudah bersyukur,” ungkapnya.
Direktur PT Pratama Prima Bajatama (PT PPB), Winoto mengaku belum mendaftarkan karyawannya untuk ikut vaksin tersebut. Perusahaan yang berletak di Jalan Raya Pangkalan Tiga, Bantargebang, Kota Bekasi masih melihat perkembangan. Jika harga vaksin diturunkan, pihaknya akan daftar.
“Jadi, intinya kita daftar dulu dan soal kapan digelar dan juga mengenai harga vaksinasi itu masih akan dilakukan pembahasan pada Senin depan. Yang jelas, harapan kami sih harganya bisa berkurang karena cukup berat kalau harus sebesar itu,” tuturnya.
Dia berharap, pemerintah bisa menurunkan harga vaksin tersebut. ”Sekarang kita no coment dulu aja ya, kita lihat saja nanti hasilnya senin depan apakah harganya bisa diturunkan atau nggak,” tutup Winoto.
Senada, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo. Dirinya beranggapan, biaya untuk vaksin gotong-royong sangat kemahalan. Maka dari itu, sebagian perusahaan memilih untuk tidak mendaftar. Pasalnya, apabila jumlah karyawannya 1.000, dan dikalikan dengan biaya itu, totalnya sangat besar.
“Hari ini sebagian besar perusahaan masih mempertanyakan dengan biaya yang ditetapkan itu,” tukasnya.
Menurutnya, saat ini belum mendengar ada perusahaan yang mengundurkan diri setelah mendaftar vaksin gotong-royong. Namun demikian, untuk kedepannya itu bisa saja terjadi, terlebih apabila pemerintah tidak mau menurunkan harga vaksin itu, mengingat sekarang banyak perusahaan yang mengeluh.
“Kemungkinan besar kalau nanti tidak ada penurunan, bisa saja banyak yang akan mengundurkan diri. Walaupun untuk sekarang belum ada yang menyatakan itu. Tadi saya ketemu dengan perusahaan Denso, dan perusahaan lainnya, ternyata mereka belum pada mendaftar,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Daerah Kadin Kabupaten Bekasi, Soleh Jaelani menuturkan, sekarang ini baru ada beberapa perusahaan yang menanyakan mengenai vaksinnya seperti apa. Dia menjelaskan, dalam vaksin ini ada otoritas untuk menentukan. Otoritas itu ada di Kadin Pusat, bekerjasama dengan Menteri Kesehatan (Menkes), dan Biofarma. “Jadi semuanya sudah ada aturannya disana, termasuk biaya-biayanya sudah ditentukan oleh Biofarma, terkait dengan vaksin gotong-royong ini,” paparnya.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menegaskan, vaksin gotong royong telah dievaluasi oleh BPKP. “Jadi vaksin gotong royong ini kami mengajukan struktur harga dan sebelum nanti ada penetapan dari Kemenkes ini direview dan dievaluasi kewajarannya oleh BPKP,” ujar Honesti saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (20/5).
Dia mengatakan, proses itu tidak hanya dilakukan untuk vaksin gotong royong tetapi juga vaksin program pemerintah. Penetapan harga juga berada di tangan Menteri Kesehatan.”Terkait penetapan terakhirnya itu ada di kewenangan Menkes. Sebagai contoh beberapa struktur yang kami kirim ke BPKP untuk mendapatkan review terkait masalah harga produk. Kalau dia merupakan vaksin jadi itu berapa harga impornya, bea masuknya, bea importasi, handling, transportation naik pesawat kemudian juga ada cold chain di pesawat untuk menjamin kualitas vaksin,” ujar Honesti.
“Nanti sampai di Indonesia biaya transportasinya dari bandara ke gudang bio farma, kemudian ada biaya quality control untuk pengetesan terhadap vaksin. Ada banyak komponen yang kami sajikan lengkap ke BPKP untuk mendapatkan evaluasi,” jelasnya.
Honesti menjelaskan, penetapan harga vaksin gotong royong untuk korporasi sudah disurvei oleh Kadin. 80 persen korporasi tidak keberatan dan sanggup vaksin gotong royong sebesar Rp500 ribu sampai Rp1 juta.”Dan dari info yang kami dapatkan dari Kadin, 80 persen dari korporasi mereka mengatakan sanggup membayar antara Rp500 ribu sampai Rp1 juta untuk dua kali dosis,” jelasnya.(pra/mhf/net)
