Metropolis

Korban PHK Terus Bertambah

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak pada aspek kesehatan namun juga perekonomian hingga memicu lonjakan pegawai sejumlah perusahaan yang terpaksa diliburkan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi mencatat, sejak awal pandemi hingga saat ini, sudah ada 1.739 karyawan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kepala Seksi Bidang Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi, Eman Sulaiman menjelaskan, sejak tahun 2020 gelombang PHK terjadi.

Data Disnaker sejak April hingga Desember 2020 tercatat ada 1.619 karyawan yang di PHK, 411 dirumahkan dan diliburkan sementara 923 orang.

Sedangkan data tahun 2021 sejak Januari hingga April, jumlah karyawan yang di PHK sebanyak 120 orang. Total sejak awal Pandemi Covid-19 hingga saat ini ada 1.739 karyawan sejumlah perusahaan yang terkena PHK.

Jumlah tersebut yang masuk laporan Disnaker hingga dilakukan upaya mediasi. Angka tersebut kemungkinan meningkat menyusul ada yang menyelesaikan persoalan di internal perusahaan tanpa melaporkan ke Disnaker.

Eman menambahkan, Karyawan yang terkena PHK, maupun yang dirumahkan dan diliburkan dari berbagai macam perusahaan di Kota Bekasi akibat terdampak Pandemi Covid-19.

“Jumlah karyawan yang di PHK semua terkait Covid-19. Sedangkan yang terkena PKH tahun 2021 ini, mereka sedang melakukan proses mediasi dan sedang dimediasikan oleh mediator ada 120 Karyawan,” kata Eman kepada Radar Bekasi ketika ditemui di Gedung Disnaker Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Rabu (9/6).

Selain itu, untuk pekerja di sejumlah mal dan gerai pihaknya belum menerima laporan padahal belakangan sudah ada beberapa gerai besar menutup operasionalnya. Ia menyebut, kondisi itu karena kedua belah pihak belum melaporkan ke Disnaker sehingga belum terdata.

“Kalau di kita deliknya pengaduan dan laporan minta diproses. Kalau tidak ada laporan dan aduan maka tidak ada data di kita jika mereka dalam proses PHK bisa diselesaikan secara intern,” ucap dia.

Maka dalam hal ini, tidak sedikit yang diselesaikan secara internal perusahaan dan tidak melapor ke Disnaker. Pihaknya mengaku masih menggali informasi terkait karyawan yang dirumahkan akibat terdampak Pandemi Covid-19. Apakah akan kembali bekerja atau selesai belum ada info lebih lanjut dari perusahaan.

Lanjut Eman, berdasarkan laporan yang mereka terima salah satu perusahaan atau PT yang melakukan PHK terhadap ratusan karyawan dan pekerjanya, seperti PT Adi Wijaya Cipta yang berada di Kecamatan Bantargebang mencapai 429 karyawan serta PT Monysaga yang melakukan PKH karyawan sebanyak 304 orang hingga adanya penghentian operasional perusahaan. “Dari kebanyakan PT yang melakukan PHK kebanyak terdampak Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ia juga mengaku, Disnaker berupaya menjadi mediator pihak perusahaan dan karyawan yang meminta dimediasi. Disnaker akan mencari akar masalahnya sehingga nantinya kedua belah pihak bersepakat.

“Kita juga akan diskusi. Kenapa di PHK dan apa tuntutan pekerja. Kalau seandainya pesangon kita akan cari dasarnya di Undang-undang. Jika ada kita wajibkan perusahaan membayar pesangon itu dan kita berikan surat anjuran dan proses hukum melalui putusan Hakim,” terangnya.

Mekanisme hukum dijelaskannya juga bisa berlanjut sampai ke MA (Mahkamah Agung). Namun jika ada titik temu lewat mediasi akan dibuatkan surat kesepakatan.

Sejauh ini untuk korban PHK, Disnaker turut membuka bidang pelatihan serta penyaluran tenaga kerja .

“Para pencari kerja dapat menyalurkan lamarannya ke Disnaker. Nantinya akan di cover oleh Bidang Pelatihan itu. Karena sudah ada anggarannya untuk itu. Sejauh ini baru itu yang saya tau,” tukasnya. (pay)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button