RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kader Gerindra Kota Bekasi, Bambang Sunaryo mengaku siap menanggung resiko yang terjadi, meskipun harus dipecat dari partai. Dia menegaskan akan membongkar dugaan kasus korupsi yang ada di DPC Gerindra Kota Bekasi.
“Sebentar, sedang kita persiapkan narasinya untuk membuat laporan ini. Tak lama lagi ini, tunggu saja temen-temen nanti saya kabari. Buktinya jelas kok ada, lengkap dan saya minta keuangan partai diperiksa ,” tegasnya.
Bambang menambahkan, langkah ini untuk melawan praktik korupsi. Dia juga mengaku siap dipecat sebagai kader dan pengurus gerindra,”Saya siap kalau karena urusan ini dipecat partai, tapi yang jelas saya orang yang paling tidak suka ada praktek korupsi dan saya pun akan lawan hal itu. Apalagi ini terjadi di partai Gerindra, saya punya kewajiban untuk lawan hal ini sekalipun harus dipecat. Intinya, saya sampaikan kepada Ketua DPC Raden Eko lebih baik mundur sebelum laporan saya ini sampai ke Kejaksaan,” pungkasnya.
Sementara itu, mantan Anggota DPRD Kota Bekasi Gerindra periode 2014-2019, Epi Susanto menyebut, persoalan ini muncul karena kurangnya komunikasi antara pengurus DPC kepada kader partai Gerindra. Selain itu, kurang jelinya pemerintah dalam hal ini pihak Kesbangpol soal administrasi pengambilan dana yang sesuai tupoksi penggunanya.
“Terkait hal ini memang harus ada keterbukaan publik, sehingga saya harap DPC bisa mengadakan konferensi pers untuk hal ini sebagai upaya transparansi dana itu,” kata H Epi Susanto dihubungi Radar Bekasi.
Dia berharap dan mengajak seluruh kader untuk bersatu demi menjaga partai ini tetap solid dan kompak demi Pemilu dan Pilkada serentak 2024.Dia pun menegaskan, jajaran fraksi juga harus bertanggungjawab menyelesaikan persoalan dengan memberikan ultimatum ke pengurus sebagai kepanjangantanganan partai.
“Kuncinya, kita harus menjalin komunikasi yang baik dari pengurus kepada kader dan fraksi, karena dana-dana tersebut memang harus ada transparan dan terbuka. Jadi, saat ini terkait hal ini saya pastikan kondisi partai baik-baik saja dan tidak berpengaruh dengan kader-kader dibawah untuk tetap solid dan kuat,” tutupnya.
Terpisah, Koordinator PAC Gerindra Kota Bekasi, Nanang Suryadi menyatakan, kondisi di seluruh jajaran PAC dalam situasi kondusif, khususnya dengan adanya isu soal dugaan penyelewengan dana banparpol yang diterima pengurus DPC.
“Jadi, kalau memang ada kader yang bilang mau melengserkan Ketua DPC itu tak ada ya. Dan selama saya menjadi koordinator PAC semua kondusif, nggak ada yang mau upaya melengserkan Ketua DPC setelah adanya isu dugaan penyelewengan dana banparpol,” ujar Nanang dihubungi terpisah.
Menurutnya, kegiatan pendidikan politik yang dipersoalkan dan menjadi temuan audit BPK itu terselenggara meskipun tak dilakukan di satu tempat sentral, tapi lebih pada agenda roadshow DPC kepada PAC. Bahkan, setiap PAC diberikan anggaran masing-masing dua juta yang diperuntukkan pembinaan kader di wilayahnya.
“Kegiatan pendidikan politik ini kita lakukan kok, dan seingat saya bulan Oktober 2020. Seluruh PAC dan Ranting ikut cuma satu PAC yang nggak hadir, yakni Pondok gede hingga cuma tak menerima dana pembinaan kader yang senilai 2 juta,” terangnya.
Terpisah, Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Raden Eko mengatakan, mengaku akan menyampaikan klarifikasinya bersama seluruh jajaran pengurus, baik DPC, PAC sampai ranting, termasuk teman media yang memang bersedia untuk datang, Jumat (18/6) besok.
“Silakan teman media hari jumat datang ke kantor DPC kami, kebetulan saya ada agenda pertemuan dengan seluruh pengurus. Nanti saya sampaikan klarifikasi, sekaligus upaya perbaiki laporan sesuai arahan BPK RI yang dilakukan oleh kader DPC yang memang dari awal mereka yang menyusun pelaporannya,” singkatnya. (mhf)
