Berita Bekasi Nomor Satu

Parpol Minta Pj Bupati Kerja Sama

ILUSTRASI : Ketua DPRD Kabupaten Bekasi B.N Holik Qodratulllah mengetok palu saat paripurna pemberhentian Bupati Bekasi di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat, Rabu (21/7). Hari ini, Pejabat Bupati Bekasi bakal dilantikoleh gubernur Jawa barat Ridwan kamil.ARIESANT/RADAR BEKASI
ILUSTRASI : Ketua DPRD Kabupaten Bekasi B.N Holik Qodratulllah mengetok palu saat paripurna pemberhentian Bupati Bekasi di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Cikarang Pusat, Rabu (21/7). Hari ini, Pejabat Bupati Bekasi bakal dilantikoleh gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI -Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Bekasi meminta Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Seperti, menekan angka kasus Covid-19, mencari solusi terkait dengan kekosongan jabatan di eselon II, dan mampu menggunakan anggaran sebaik mungkin.

Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin mengatakan, dalam konteks menghadapi pandemi, Pj bupati ini harus bisa melakukan tindakan yang tepat dan efektif, serta mencari solusi bagi warga yang terjangkit, mengingat ketersedian rumah sakit penuh.

“Sebagai Pj, otomatis menjadi panglima Satgas Covid-19 di Kabupaten Bekasi secara menyeluruh. Harus mampu bertanggung jawab terhadap PPKM Darurat yang mengakibatkan mata pencarian berkurang,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (21/7).

Kemudian, pria yang akrab disapa Iwang ini menegaskan, Pj bupati harus segera mencari solusi terkait dengan kekosongan jabatan di eselon II dan mampu menggunakan anggaran dengan baik. Karena memang, tidak ada alasan bagi Pj bupati belum memahami Geografis maupun sosialogis dari masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Pj bupati ini harus orang-orang paham soal kondisi Geografis maupun sosialogis dari masyarakat Bekasi. Saya berharap penunjukan Pj dari Gubernur ini tepat, sehingga tidak lagi bicara pengenalan. Jangan sampai ada bahasa, saya kan baru dilantik, jadi belum bisa ngapa-ngapain. Itu hal-hal yang harus kita hindari,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa mengatakan, setelah dilantik sebagai Pj bupati, harus segera bekerjasama dengan DPRD untuk kepentingan Kabupaten Bekasi kedepannya. Terutama, dalam penanganan Covid-19, karena kasus positif yang sangat tinggi. Dan banyak yang meninggal dunia.

“Jadi harus cepat Pj bupati ini menindaklanjuti kegiatan-kegiatan dilapangan terkait Covid-19, karena kasusnya sangat tinggi,” ungkapnya.

Kemudian, dirinya menyarankan, agar segera menunjuk Seketaris Daerah (Sekda), supaya bisa membantu kinerja Pj bupati. Pria yang akrab disapa Budi MM ini menegaskan, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, karena adanya ego dari pihak-pihak tertentu dalam persoalan ini.

“Yang penting jangan sampai masyarakat menjadi korban, karena adanya ego dari pihak-pihak tertentu,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri resmi menunjuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan, sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi. Penunjukkan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Mendagri nomor 131.32-1374 tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, Rabu (21/7). Pelantikaan dilaksanakan hari ini secara virtual (pra)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin