Cikarang

Kelola Dana Hibah, KONI Minta Pendampingan Kejari

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Untuk menghindari adanya kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana hibah serta mencegah kerugian keuangan negara, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum KONI Kabupaten Bekasi, Reza Luthfi Hasan mengungkapkan, koordinasi tersebut untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah (Pemda) secara akuntabel, sesuai aturan hukum dan perundang-undangan.

Kerja sama keduanya dituangkan dalam penandatangan nota kesepahaman bersama yang dilakukan secara virtual di masing-masing kantor lembaga tersebut, Rabu (28/7).

“Penandatanganan kerja sama ini bukan semata-mata untuk penanganan masalah hukum terkait tata kelola keuangan. Namun juga untuk menjaga sinergitas yang selama ini sudah berjalan baik dengan Kejari,” kata Reza..

Lanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman ini sekaligus menindaklanjuti kerja sama serupa yang telah dilakukan KONI Provinsi Jawa Barat dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pekan lalu.

“Instruksi Pak Ketua KONI Jawa Barat, agar seluruh daerah kota dan kabupaten, menjalin kerja sama serupa dengan Kejaksaan di wilayah masing-masing,” tutur Reza.

Menurut dia, KONI punya tanggung jawab besar dalam hal pembinaan dan pembangunan atlet, termasuk peningkatan prestasi olahraga. Dengan adanya dukungan anggaran hibah Pemda, diharapkan mampu memaksimalkan prestasi atlet di seluruh pertandingan yang ada.

“Untuk itu, kami meminta pendampingan hukum kepada Kejari, agar dana hibah dari Pemda bisa dimanfaatkan secara maksimal, tanpa melanggar hukum,” ucapnya.

Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Mahayu Dian Suryandari berharap, kerjasama ini mampu meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bekasi, sekaligus menjaga sinergitas kedua lembaga yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Kami memberi dukungan kepada segenap pengurus KONI Kabupaten Bekasi, tentu saja dari segi pendampingan hukum, sehingga apa yang menjadi program KONI, dapat direalisasikan secara optimal, sesuai dengan ketentuan hukum,” harap Mahayu. (and)

Related Articles

Back to top button