Bekasi

PKL Dapat Bantuan

Pemerintah kembali memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga dan empat, bantuan kali ini diberikan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam dua kali penggelontoran bantuan untuk usaha kecil dan mikro, jumlah penerima bantuan di Kota Bekasi saat ini meningkat setelah syarat penerima tidak lagi terikat pinjaman perbankan, hanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja yang dikecualikan.

Sebelumnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) memberikan program bantuan bagi tiga juta pelaku UMK dengan total anggaran Rp3,6 triliun, masing-masing pelaku UMK mendapat Rp1,2 juta. Sementara bagi 1 juta warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL), total anggaran yang disiapkan Rp1,2 triliun, masing-masing mendapat Rp1,2 juta.Tidak ada batasan kuota bagi pelaku UMK dan Pedagang, penerima ditentukan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM).

Persyaratan bagi pelaku usaha untuk mengajukan bantuan ini tidak jauh berbeda dengan dua kali penyaluran sebelumnya, hanya saja pada tahun 2021 ini pengecualian bagi pelaku usaha yang menerima KUR. Pemilik pinjaman baik online maupun perbankan lainnya diperbolehkan, sehingga jumlah penerima tahap kedua lebih besar dibandingkan tahap awal pada tahun 2020.

“Pertanyaannya kok sedikit banget yang tahun 2020 itu ?, Tahun 2020 itu ada persyaratan yang tadi itu (semua pemilik pinjaman perbankan dan oline tidak dapat). Semua pelaku usaha yang memiliki pinjaman itu otomatis gugur,” terang Kabid Usaha Informal Diskop UKM Kota Bekasi, Dady Rachmadi, Kamis (29/7).

Persyaratan paling mendasar adalah bukan pegawai pemerintah, serta dibuktikan pengaju benar-benar pemilik usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU). Setiap pelaku usaha bisa mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan, sebelum divalidasi awal oleh Diskop UKM dan diserahkan kepada Kemenkop UKM.

Tahap awal pada tahun 2020, penerima bantuan Rp2,4 juta yang lolos validasi di Kota Bekasi sebanyak 32.268 pelaku UKM. Tahap dua pada pertengahan tahun 2021, penerima bantuan Rp2,1 juta bertambah menjadi 74.863 pelaku UKM.

Tahap tiga ini, total pelaku UKM yang telah mengajukan dan terdaftar sebanyak 48.444, mereka adalah pelaku UKM yang telah mengajukan di tahap sebelumnya dan yang baru saja mengusulkan. Catatan Radar Bekasi akhir tahun 2020 lalu, jumlah pelaku UKM di Kota Bekasi berkisar di angka 150 ribu pelaku usaha.

Secara detail, DiskopUKM tidak mengetahui kekurangan para pelaku UKM yang dinyatakan tidak lolos validasi untuk mendapatkan bantuan BPUM, daerah hanya menerima jumlah UKM yang lolos verifikasi di wilayahnya. Dady menilai tidak banyak kesulitan lantaran program serupa sudah berjalan dua tahap.”Kami hanya mendapatkan SK (Surat Keputusan) saja, SK penetapan. Jadi proses itu seperti apa validasinya, itu semua dari Kemenkop,” tambahnya.

Ia juga mewanti-wanti pesan berantai pendaftaran bantuan UKM secara online, masyarakat perlu berhati-hati dan dipastikan pesan tersebut adalah kabar bohong. Pasalnya, belakangan banyak beredar di tengah masyarakat, hal ini riskan karena memuat data pribadi pelaku UKM.

Kondisi dilapangan, pedagang atau pelaku UKM mengaku aktivitas bisnis mereka lesu selama pandemi, terutama pada saat PPKM darurat hingga level empat. Meskipun diizinkan beroperasi pada PPKM darurat dan level empat pertama kali, pedagang makanan kehilangan banyak omset saat tidak melayani konsumen untuk makan ditempat.

Koordinator wilayah Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Bekasi, Tafsir Qosim menyampaikan bahwa tidak sedikit anggotanya pindah tempat, mereka memilih tempat lain dengan biaya sewa lebih murah. Bagi pelaku usaha warteg, diakui situasi ini sulit untuk mereka tetap bertahan, sehingga diperlukan bantuan yang bersifat lebih nyata dari pemerintah.

“Bantuan UMKM yang dulu pertama Rp2,4 juta lalu yang kedua Rp1,2 juta, anggota saya beberapa orang saja yang dapat, lainnya tidak dapat,” paparnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Choiruman Joewono Putro menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah untuk mengawasi efektivitas bantuan yang diterima. Sehingga pemerintah bisa mengawasi perkembangan pelaku usaha yang menerima bantuan.

Menurutnya, dua kali penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) belum dievaluasi secara efektif kepada para penerimanya.”Dari situ Pemda bisa mengubah data itu sebagai updating data yang sudah ada untuk mengclustering. Karena kalau tidak dibuat cluster, kebijakan masing-masing dinas beda-beda, antara industri kayu, fashion, kuliner, berbeda-beda,” paparnya.

Sementara oleh pemerintah daerah, diperlukan kebijakan yang mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan bagi tumbuh kembang UMK. Kendala pelaku UMK disebut bukan hanya pada kebutuhan modal, termasuk pada keahlian pelaku UMK.

Saat ini, pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk mengurus usaha mikro, dengan nilai sampai Rp1 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta sektor usaha besar menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Belum lama ini DPRD telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan usaha mikro, disusun menjelang terbitnya UU Cipta Kerja (Ciptaker). Namun, Perda tersebut belum dilembar daerahkan, masih salah evaluasi gubernur.”Kita sudah membuat rancangan Perdanya, lalu kita pending sampai kemudian UU Cipta Kerja muncul, PPnya turun, baru kita matangkan itu, kemudian disahkan di paripurna,” tambahnya.. (Sur)

Related Articles

Back to top button