Kepsek SMAN 19 Tersangka

Illustrasi : Warga berjalan di depan bangunan SMAN 19 Bekasi di Jalan Mawar 5, Padurenan, Mustikajaya Kota Bekasi, Minggu (3/10). Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menahan kepala sekolah SMAN 19 Kota Bekasi terkait tindak pidana korupsi pembangunan unit sekolah baru sebesar Rp3,8 Miliar dari Kemendikbud tahun anggaran 2019 lalu.RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 19 Kota Bekasi, Urip Kusnadji (UK) ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahun anggaran 2019 lalu. Salah satu SMAN di Kota Bekasi ini diketahui mendapatkan bantuan pembangunan USB dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tahun 2019, di tahun yang sama juga muncul petisi desakan pembangunan gedung sekolah lantaran sejak berdiri pembelajaran dilaksanakan berpindah-pindah tempat.

Radar Bekasi mendatangi lokasi sekolah yang berdiri dan mendapatkan izin operasional 19 April tahun 2016 tersebut, sempat beberapa saat diguyur hujan, halaman depan sekolah digenangi air setinggi mata kaki. Nampak berdiri tiga gedung dua lantai di area sekolah, serta dua bangunan berukuran kecil lainnya tidak jauh dari gedung sekolah, dekat dengan bangunan berukuran kecil tersebut tumbuh alang-alang berukuran cukup tinggi.


Data yang dihimpun oleh Radar Bekasi, dua bangunan gedung sekolah dibangun dari dana bantuan Kemendikbud Ristek tahun 2019 dengan pagu anggaran lebih dari Rp3,8 miliar, hasil dari program ini dibangun enam Ruang Kelas Baru (RKB), ditambah satu ruang laboratorium, ruang guru, perpustakaan, ruang Kepsek, dan Tata Usaha (TU).

Sementara satu gedung sekolah lainnya, dibangun dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tahun 2020, hasilnya sekolah menambah empat ruang kelas. Area sekolah berdiri diatas 8.800 meter persegi, tanah ini dibebaskan oleh Pemprov Jabar.


Sebelum memiliki gedung, siswa mengikuti pembelajaran berpindah-pindah gedung, menumpang dari satu gedung sekolah ke gedung sekolah lain. Tahu. 2019, petisi desakan pembangunan gedung baru dibuat oleh akun Untuk 19 Ku di laman Change.org, petisi ini berhasil menggalang 250 dukungan.

Alasan dukungan petisi ini beragam, mulai dari keinginan untuk memiliki gedung sekolah sendiri, keinginan belajar dengan nyaman, hingga jeritan warga sekolah yang telah membayar uang gedung Rp2 juta dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Rp220 ribu namun belum juga memiliki gedung sendiri. Bantuan pemerintah pusat didapat tidak lama petisi ini dibuat.

Di sekolah, Radar Bekasi bertemu dengan salah satu penjaga sekolah, ia mengaku tidak banyak mengetahui aktivitas sekolah dan gedung ini lantaran baru bekerja di sekolah sekira satu tahun belakangan.

“Sebelumnya kan pindah-pindah, setahu saya ini sudah dua angkatan,” katanya saat dijumpai di lokasi sekolah Jalan Mawar 5A, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu (3/10).

Dalam buku pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah untuk USB SMA, pemanfaatan dana bantuan pemerintah ini 96 persen digunakan untuk pembangunan fisik, 1,1 persen digunakan untuk perencanaan, 1,3 persen digunakan untuk pengawasan, dan 1,6 persen untuk pengelolaan dari total bantuan yang didapat sekolah.

Menanggapi kabar penahanan Kepsek SMAN 19 Kota Bekasi, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jabar, Asep Sudarsono menjelaskan bahwa proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi sudah berlangsung lama dan telah menempuh prosedur. Selama proses berjalan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar telah memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan, bantuan hukum tersebut juga diberikan kepada Kepsek lain yang berhadapan dengan hukum.

Kabar Urip berhadapan dengan hukum ini sudah diketahui sejak ia bertugas di KCD wilayah III Provinsi Jawa Barat. Pembinaan sudah dilakukan oleh KCD, bahkan yang bersangkutan juga telah dipanggil ke kantor Disdik Provinsi Jabar untuk mengetahui duduk perkaranya.

“Kalau melihat yang kita tahu, itu katanya ada penyimpangan, karena mungkin kejaksaan juga punya bukti-bukti yang nyata berkaitan dengan apa yang menjadi kendala yang berbenturan dengan hukum,” terangnya.

Fisik bangunan gedung disampaikan oleh Asep dalam kondisi baik, pelaporan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal pendidikan dasar dan menengah juga disebut sudah sesuai dengan yang seharusnya. Ia menduga ada prosedur yang tidak ditempuh oleh Urip.

Terkait dengan kasus Kepsek berhadapan dengan hukum, pihaknya menyadari bahwa pengetahuan pengelolaan keuangan Kepsek tidak sempurna. Pasalnya, Kepsek tidak dibekali ilmu managerial, sehingga banyak ketidaktahuan setelah guru diangkat menjadi Kepsek.

Ia meminta kepada Kepsek untuk berhati-hati, dan berkonsultasi jika menemukan hal-hal yang tidak dimengerti. Sejauh ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ombudsman, Saber Pungli, dan Kejari untuk memberikan edukasi kepada Kepsek.

“Maka saya instruksikan kepada kepala kepala sekolah. Satu, menjaga amanah ketika diberikan kepercayaan, kalau tidak tahu segera bertanya, berkonsultasi, karena pembangunan RKB juga ada konsultannya,” tambahnya.

Ia meyakini ketidaktahuan Kepsek menjadi pemicu hal ini terjadi. Pembinaan kepada Kepsek secara rutin satu kali dalam satu bulan diberikan oleh KCD, ditambah dengan satu kali setiap pekan oleh pengawas pembina.

Bukan hanya SMAN 19 Kota Bekasi yang sebelumnya sebagai USB belum memiliki gedung, hingga saat KCD mencatat masih ada tiga sekolah lain yang belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Kebutuhan atas gedung dan tanah ini sudah masuk dalam daftar program pengadaan pada tahun 2022 mendatang.

“SMA 20, SMA 21, mungkin mohon doanya tahun 2022 kita belikan tanah. Kemudian kalau SMK nya, SMK 13,” tutupnya.

Urip ditahan oleh Kejari Bekasi Jumat (1/10) kemarin, hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejari Bekasi, Laksmi Indriyah. “Sudah (ditahan),” singkatnya kepada Radar Bekasi.

Saat ini Urip ditahan di Lapas Kelas IIA Bulak Kapal, Bekasi Timur menunggu proses perkara berlanjut. Ia diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan USB baru dengan total anggaran lebih dari Rp3,8 miliar.

“Kami lakukan penahanan 20 hari kedepan,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Bekasi, Yadi Cahyadi.

Penetapan ketua pelaksana pembangunan USB ini kuat lantaran hasil penyelidikan yang dilakukan tidak mempedomani petunjuk teknis pembangunan USB. Akibat dari perbuatan Urip, negara dirugikan Rp670 juta, tersangka dijerat pasal pasal 9 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Beberapa sanksi dapat dijatuhkan dalam buku pedoman bantuan pemerintah untuk USB SMA diantaranya kehilangan hak untuk mendapat bantuan fisik tahun berikutnya, mengembalikan sisa dana bantuan yang diterima kepada negara, menyetorkan kembali, hingga sanksi lain yang diberikan oleh pihak berwenang termasuk penegak hukum. (Sur)