RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, hingga saat ini belum mendapatkan instruksi wacana perpanjangan masa jabatan penyelenggara pemilu daerah. Pihaknya mengaku masih fokus ke tahapan pemilu 2024.
“Sampai saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut dan arahan dari KPU RI,”kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin, kepada Radar Bekasi.
Saat disinggung mengenai perlu apa tidaknya perpanjangan tersebut, Jajang mengaku belum bisa memberikan jawaban itu. Pihaknya focus bagaimana tahapan pemilu bisa dilaksanakan oleh penyelenggara yang sudah memiliki bekal cukup, pengetahuan signifikan, dan kemampuan yang memang teruji.
“Kalau saya si belum bisa menjawab perlu tidaknya, yang jelas hari ini bagaimana tahapan pemilu itu bisa dilaksanakan oleh penyelenggara,” ungkapnya.
Menurutnya, periodisasi penyelenggara pemilu ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memang di tahun 2023. Sementara tahapan pemilu itu sudah masuk, mungkin itu yang menjadi alasan munculnya wacana tersebut.
“Itu mungkin yang menjadi wacana muncul di publik, terkait dengan tahapan berjalan, tetapi penyelenggara berganti. Kami sampai hari ini belum sampai ke arah sana,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Ketua KPU Ilham Saputra meminta DPR dan pemerintah memperpanjang masa jabatan penyelenggara Pemilu di daerah. Dia khawatir pergantian komisioner KPU di daerah mengganggu tahapan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ilham dalam rapat bersama Komisi II DPR dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, belum lama ini.
Ilham mengatakan banyak komisioner KPU provinsi atau kabupaten/kota yang akan habis masa jabatannya pada 2023 hingga 2025. Dia mengatakan ada ada 24 satker dengan jumlah 136 orang harus dilakukan rekrutmen pada tahun 2023.
Tahun 2024, katanya, ada sembilan Satker dengan melibatkan sebanyak 49 orang. Serta tahun 2025, sebanyak satu satker dengan melibatkan lima orang yang akan dilakukan rekrutmen.
Sementara, di tingkat Kabupaten/Kota, ada 317 Satker dengan total 1.585 orang yang perlu direkrut pada tahun 2023 dan 196 Satker dengan total yang perlu dilakukan rekrutmen sebanyak 980 orang pada 2024.
Ilham kemudian bicara pengalaman pada Pemilu 2019. Dia mengatakan pergantian komisioner KPU di daerah menjelang Pemilu menjadi kendala. “KPU nanti akan disibukkan dengan rekrutmen sebanyak tadi, hari-hari kami juga harus bekerja untuk tahapan yang padat untuk pemilu dan pemilihan,” ujarnya.
Ilham meminta usulannya tentang perpanjangan masa jabatan dijadikan pertimbangan DPR dan pemerintah. Dia menilai hal ini penting demi lancarnya tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Saya tidak tahu mungkin apakah secara regulasi peraturan perundang-undangannya itu kita bisa diskusikan. Tetapi sekali lagi bahwa ini penting untuk kita pertimbangkan untuk diperpanjang bapak ibu sekalian,” tuturnya. (pra/det)
