RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta Kabupaten Bekasi Nopriadi, membantah ada pungli untuk kegiatan MKKS. Hanya saja, dia menyebut ada sumbangan yang nominalnya tidak dipatok dengan angka tertentu.
“Kita tidak mematok berapa sumbangan yang akan diberikan sekolah untuk kegiatan-kegiatan tersebut,” ungkapnya kepada RADARBEKASI.ID, Rabu (16/3).
Dia menuturkan, semua kegiatan MKKS berdasarkan rapat paripurna yang dihadiri seluruh kepala sekolah.
“Tidak benar ada pungutan liar. Ketika rapat paripurna seluruh kepala sekolah negeri dan swasta, pengurus MKKS memaparkan program kerja selama 3 tahun sesuai masa periode,” kata Nopriadi lagi.
Kegiatan MKKS, sambung dia, di antaranya penguatan manajerial. kepala sekolah, lomba-lomba yang diikuti seluruh siswa SMK, di antaranya, LKS, KOSN, FLS2N, kunjungan kerja kepala sekolah, peningkatan waka hubin dan waka kurikulum dan masih banyak kegiatan yang disetujui peserta rapat.
Untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan tersebut, imbuhnya membutuhkan pendanaan agar sukses. Bagi sekolah yang mampu dipersilakan menyumbang yang tidak mampu tidak ada paksaan.
Dia menganggap wajar jika terjadi miskomunikasi dengan ketua yayasan. Karena para anggota MKKS adalah para kepala sekolah.
“Kita tidak pernah mengundang dan bertemu dengan para ketua yayasan. Kegiatan sebelumnya juga seperti itu kita lempar ke forum kegiatan-kegiatan mana yang disetujui dilaksanakan dengan konsekuensi kebersamaan para anggota MKKS agar kegiatan bisa terlaksana,” tuturnya.
Jadi, lebih lanjut, intinya kegiatan yang telah disetujui akan di laksanakan. Kalau tidak disetujui dirapat kerja tidak dilaksnakan, semua tergantung kesepakatan para anggota.
“Nanti kita akan koordinasi juga ketua yayasan melalui forum BMPS. Disesuaikan kemampuan sekolah. Tidak ada patokan. Kita akan melakukan pertemuan secepatnya agar tidak ada lagi miskomunikasi,” tandasnya. (pay)
