RADARBEKASI.ID, BEKASI – Empat kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencuat dalam bursa calon Wakil Bupati Bekasi untuk mendampingi Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Keempatnya memiliki rekam jejak di legislatif maupun kepengurusan partai.
Mereka yakni Waras Wasisto, Nuryadi Darmawan, Jejen Sayuti, dan Usup Supriatna. Waras merupakan mantan anggota DPRD Jawa Barat selama dua periode sekaligus pengurus DPD PDIP Jawa Barat. Sementara itu, Nuryadi menjabat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi.
Adapun Jejen menjabat Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Bekasi. Ia pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Sedangkan Usup kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
Pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi yang kosong mengacu pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengatur pengusulan dua calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk dipilih melalui DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengamat politik Bekasi, Harun Alrasyid, menilai Waras Wasisto dan Jejen Sayuti memiliki peluang besar untuk mewakili PDIP. Menurutnya, pengalaman dan rekam jejak politik menjadi pertimbangan dalam menentukan kandidat.
“Kalau saya melihat dari keempat orang ini dua adalah senior, Pak Waras dan Pak Jejen, artinya potensinya itu ada beliau,” ujar Harun kepada Radar Bekasi, Minggu (25/10/2026).
Selain rekam jejak, Harun menyebut rekam ekonomi sebagai pertimbangan lain dalam menentukan kandidat. Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu berjalan beriringan. Ia menilai Waras dan Jejen memiliki modal pada kedua aspek tersebut.
Meski demikian, Harun menyebut peta persaingan masih bisa berubah. Nama yang akhirnya diusulkan belum tentu berasal dari empat figur tersebut karena keputusan pencalonan berada di tangan internal PDIP.
“Tapi kembali lagi hak prerogatif ada di Bu Mega yang menentukan siapa yang nanti menjadi kandidat,” ungkapnya.
Harun menambahkan, PDIP memiliki posisi politik penting dalam proses tersebut karena menjadi salah satu partai pengusung pada Pilkada 2024.
“Yang jelas bahwa wakil ini fatsun politiknya ada di PDIP. Jadi saya kira aga sulit bagi partai-partai lain untuk mengajukan diri karena memang PDIP yang pertama kali mengusungnya. Tergantung nanti PDIP mau memilih siapa,” tuturnya.
Harun mencontohkan dinamika politik seperti di Kabupaten Cirebon ketika seorang istri muncul sebagai pengganti suaminya yang bermasalah. Menurutnya, proses pencalonan tidak selalu berjalan sesuai perkiraan karena dapat dipengaruhi berbagai kepentingan. Ia menilai, nama-nama yang diusulkan belum tentu menjadi pilihan akhir.
“Kasus di Kabupaten Cirebon menunjukan itu. Saya kira tidak akan dua-duanya, tapi salah satu di antara dua orang itu. Kalau berdasarkan logika politik yang berkembang, tapi politik penuh dengan kepentingan,” ungkapnya.
Menurut Harun, pemilihan di DPRD menjadi tahapan penting yang menuntut kandidat mampu membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi lain. Ia mengingatkan, kandidat dari luar PDIP pun berpeluang terpilih apabila mampu menjalin komunikasi dan memperoleh dukungan anggota dewan.
Ia menjelaskan, dinamika di DPRD tidak hanya melibatkan fraksi sebagai kumpulan partai politik, tetapi juga faksi atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut dapat terbentuk berdasarkan kedekatan wilayah, anggaran, maupun faktor lainnya.
“Nah, dua hal ini yang harus menjadi perhatian bagi siapa pun kandidat yang nanti akan diusung PDIP, PPP, Partai Buruh, dan PBB. Artinya bukan sekedar fraksi, tapi faksi-faksi kepentingan juga di DPRD beragam,” katanya.
Harun juga menilai wakil kepala daerah kerap dianggap sebagai ban serep atau tidak memiliki peran signifikan dalam kebijakan maupun penganggaran daerah.
Anggapan tersebut, menurut dia, perlu diubah. Untuk itu, bupati definitif harus memberikan kepercayaan kepada wakilnya dan membangun komunikasi yang terbuka agar keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan. (pra)
