Soal Pasien LKM-NIK, Ini Kata Direktur RSUD CAM

Direktur RSUD CAM Kusnanto. Foto: Pay/RADARBEKASI.ID

RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR – Terkait terhentinya kerjasama Rumah Sakit (RS) Swasta dalam Program Layanan Kesehatan Masyarakat (LMK) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Menurut, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdulmajid (RSUDCAM) Kota Bekasi, Kusnanto. Bahwa LKM-NIK di hentikan kerjasamanya sudah sesui dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.


“Ini kan amanah perpres, menurut Universal health Coverage (UHC). sisa DTKSnya kan ada di Dinsos. Semalam saya bicara sama Bu Kadinkes, yang belum ter-BPJSkan itu sekitar 600rb, sehingga masih pakai LKM-NIK,” kata Kusnanto Kepada RADARBEKASI.ID, Senin (28/3).

Lanjut dia. Jadi sekarang, LKM-NIK tetap berjalan, sambil proses PBInya tetap berjalan. “Insha Allah kita juga melayani pasien-pasien yang diluar LKM NIK,” ucapnya.


Ia juga mengaku, jumlah pasien yang menggunakan LKM-NIK di RSUDCAM sekitar 30-40 persen dari total 1.200 pesan yang berobat di RSUD

“Kita kan pakai pola seperti biasa aja, jika kelas 3 penuh, kita alihkan ke kelas 2, atau bagaimana upaya kita yang penting pasien terlayani,” ujarnya.

Kemudian, ketersediaan Bet saat ini ada 700, pihaknya juga melayani secara global, bukan hanya LKM NIK saja, ada BPJS, ada pribadi maupun asuransi swasta lainnya.

Jadi kesiapannya bukan menambah tempat tidur. Yang di tambah itu kapasitas untuk pasien LKM-NIK dari yang 700 bet tadi.

“Caranya kaya tadi, kalau kelas 3 nya penuh, kelas 2 nya kosong ya kita isi ke yang kosong,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Kusnanto. Kalau memang terjadi lonjakan, pihaknya akan tambah bed cadangan.

Dirinya menjelaskan, sudah tersistem, untuk pendaftaran, contoh hal kecilnya saja ada si Taro, aplikasi untuk penganteran obatnya.

“Artinya tidak ada kekhususan. Semua dilayani dengan sama. Kan engga boleh kita mengkasta-kastakan pasien. Semua sama,” jelasnya.

ia juga menambahkan, kalau memang harus cepat di lihat dinamikanya, apa harus tambah orang untuk pelayanan untuk di loket, seperti kasus pelonjakan pasien di tahun 2019, 2020 ketika Covid-19. Dinamikanya pihkanya yang atur. Intinya semua tercover dengan baik, tidak perlu khawatir.

“Insha Allah kita optimis karena ini amanah Perpres, karena untuk perubahan UHC di Kota Bekasi. Kita tidak mengesampikan RS Swasta, kita tetap kerjasama apabila kebutuhan seperti ruang ICUnya penuh atau butuh pelayanan-pelayanan khusus, lihat by kasusnya. Bisa nanti dengan Hermina, Mitra atau yang lainnya. Ini kan maksud dari Kebijakan pak Plt ini kan untuk melihat mana saja pasien yang belum terdaftar BPJS PBI, nah nanti ini di daftarkan,” ungkapnya. (pay)