RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, belum juga mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren.
Padahal, DPRD Provinsi Jawa Barat, sudah mengesahkan Peraturan daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren dalam rapat paripurna, pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mengusulkan Raperda Pondok Pesantren. Namun, dirinya berencana untuk mendorong agar Raperda itu segera dibentuk oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.
“Memang hingga sekarang, Raperda Pondok Pesantren belum diusulkan. Akan tetapi, secara lisan beberapa anggota DPRD mendorong untuk mempercepat Perda Pondok Pesantren ini,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (12/4).
Kata Nuh, dalam Raperda Pondok Pesantren ini, siapa yang akan menjadi leading sektor, apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau ini sebagai inisiatif DPRD. Sementara untuk sekarang, Pondok Pesantren masih berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
“Ketika Raperda ini diusulkan ke Bapemperda, maka nanti akan ditanyakan, apakah sebagai inisiatif DPRD, atau inisiatif dari Pemkab Bekasi, dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebab, kalau Pemkab Bekasi, punya anggaran untuk melakukan kajian khusus, sedangkan DPRD, tidak ada dananya,” beber Nuh.
Sekadar diketahui, DPRD Provinsi Jawa Barat, sudah mengesahkan Perda Pondok Pesantren dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Dengan disahkannya Perda Pondok Pesantren, maka Pemerintah Jawa Barat, berkewajiban untuk memberikan fasilitasi terhadap perkembangan pesantren, yang selama ini hanya ditangani Biro Pengembangan dan Pelayanan Sosial (Yanbangsos) Kemenag. (pra)
