12 Jabatan Kepala OPD masih Kosong

KUNJUNGI STAND: Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Akhmad Maruki, mengunjungi stand UKM, saat menghadiri Ramadan Festival, di Museum Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (20/4). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kekosongan 12 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, dinilai berisiko memunculkan setumpuk problem.

Salah satunya, mengganggu perencanaan kerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa barat (Pemprov Jabar) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu mencegah potensi problem itu betul-betul terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala OPD di Pemkab Bekasi.


Menurut pengamat kebijakan publik, Gunawan, banyaknya jabatan kepala OPD yang kosong, sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan.

Ia berpendapat, Pemprov Jabar dan Kemendagri, harus cepat turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.


“Hal ini akan berdampak pada program kerja dan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan perekonomian rakyat,” kata Gunawan kepada Radar Bekasi, Rabu (20/4).

Ia menyampaikan, kekosongan jabatan yang diperkirakan mencapai 70-an ini, sudah berlangsung selama setahun. Bahkan, adanya Surat Edaran (SE) Plt Bupati Bekasi, Ahmad Marjuki terkait Percepatan Pembangunan, tidak berjalan.

”Kekosongan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bekasi ini harus segera diselesaikan, untuk menjalankan roda pemerintahan, melalui rekomendasi atau Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri,” saran pria yang juga sebagai owner tempat wisata Kawung Tilu ini.

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki mengungkapkan, dirinya sangat berkeinginan untuk mengisi kekosongan jabatan para kepala OPD. Namun karena terkendala jabatan sebagai Plt, yang tidak bisa melakukan rotasi mutasi, tanpa ada persetujuan dari Pemprov Jabar dan Kemendagri.

”Saya ini kan hanya Plt. Jadi, kewenangannya terbatas,” ucap Marjuki disela kegiatannya meninjau pelaku UMKM di Gedung Juang Bekasi.

Lanjut Marjuki, pihaknya sudah berkirim surat ke Kemendagri melalui Pemprov Jabar.

”Kami dari Pemkab Bekasi, sudah berkirim surat beserta nama-nama yang diangkat jadi kepala OPD definitif, termasuk untuk mengisi kekosongan jabatan di eselon III. Tentu kami akan tunggu keputusan dari Kemendagri,” tandas Marjuki. (and)